SuaraJogja.id - Puluhan UMKM yang tergabung dalam Solidaritas UMKM Korban COVID-19 mendatangi DPRD DIY, Senin (18/12/2023). Mereka mengaku jadi korban penyitaan dan pelelangan aset jaminan UMKM oleh pemberi pinjaman baik bank maupun non bank.
Mereka menuntut pemerintah segera menerbitkan PP terkait dengan penghapusan kredit macet UMKM Korban Covid-19 dengan plafon pinjaman 5 Milyar kebawah, berdasarkan UU no.4 tahun 2023. Sebab banyaknya kasus kredit macet tersebut sudah memicu kejadian bunuh diri.
"Ini ingin kami ingatkan dan tanyakan baik pada DPRD DIY maupun Dinas Koperasi dan UKM DIY," papar Ketua Komunitas UMKM DIY, Prasetyo Admo Sudibyo disela aksi.
Menurut Admo, pemerintah pusat, pemerintah DIY maupun DPR RI dan DPRD DIY diharapkan segera membuat pernyataan melarang bank maupun non bank melakukan penyitaan atau pelelangan aset jaminan UMKM Korban COVID-19. Sebab UMKM yang mengalami kredit macet bukan tak mau membayar pinjaman namun COVID-19 membuat usaha mereka gulung tikar.
Kebijakan tersebut perlu diterapkan paling tidak sampai dengan keluarnya PP Pemerintah RI terkait penyelesaian kredit bermasalah UMKM Korban COVID-19. Apalagi Komisi VI DPR RI dengan Menteri Koperasi dan UKM RI sudah melakukan pada 23 November 2023 yang membahas tentang perlindungan dan keberpihakan kepada UMKM Korban COVID-19.
"Kami berharap dpr dan pemerintah berkerjasama dengan maksimal dan serius melindungi dn menyelamatkan umkm agar tidak mati dan agar tidak terjadi phk besar-besaran karena sekitar 98 persen lapangan kerja ada di UMKM," jelasnya.
Sementara Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana mengungkapkan, bank maupun non bank mengedepankan persuasi dalam relasi dengan UMKM. Dengan demikian tidak ada penekanan maupun pengancaman kepada UMKM. Apalagi ada aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengatur hal itu.
"Saya mungkin mengingatkan seperti yang seharusnya, bahwa bank maupun non bank mengedepankan persuasi dalam relasi terkait kredit ini dengan teman-teman UMKM. Harapannya tentu bisa terselesaikan ya," paparnya.
Tak hanya dunia perbankan, Huda juga berharap UMKM memberikan komitmen untuk berusaha menyelesaikan persoalan kredit macet tersebut. Sehingga dunia perbankan juga tidak dirugikan.
Baca Juga: Caleg Tak Pernah Sepi Peminat, Ternyata Segini Gaji Pimpinan dan Anggota DPRD DIY
"Dua minggu kami akan undang lagi teman-teman UMKM dan menghadirkan stakeholder terkait untuk mencari penyelesaian terbaik. Intinya tujuan kami bersama ingin menyelesaikan persoalan ini," imbuhnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
Berita Terkait
Terpopuler
- Dipantau Alex Pastoor, 3 Pemain Timnas Indonesia U-23 yang Layak Dipanggil ke Senior
- 43 Kode Redeem FF Terbaru 18 Juli: Klaim Hadiah Squid Game, Outfit, dan Diamond
- Erika Carlina Bikin Geger, Akui Hamil 9 Bulan di Luar Nikah: Ini Kesalahan Terbesarku
- 7 Pilihan Tablet dengan SIM Card untuk Kuliah, Spesifikasi Mumpuni Harga Cuma Rp 1 Jutaan
- 8 Mantan Pacar Erika Carlina yang Hamil di Luar Nikah, Siapa Sosok Ayah Sang Anak?
Pilihan
-
Hadiri Kongres PSI, Presiden Prabowo: Gajah Salah Satu Binatang Kesayangan Saya
-
3 Motor Matic Bekas Rp2 Jutaan, Jagoan Paling Bandel untuk Antar Jemput Anak!
-
Temui Jokowi, Presiden Prabowo Cerita Hasil Perjalanan ke Luar Negeri
-
Sega Jagung dan Politik Pangan: Saat Sesuap Nasi Bukan Lagi Raja di Meja Makan
-
Breaking News! Kevin Diks Cedera Lagi
Terkini
-
Jalan Bantul Dilebarkan: Pembatas Jalan Dibongkar, Jalur Buka-Tutup Berlaku
-
12 Ton Beras Dibagikan! Bulog Yogyakarta Bergerak Atasi Kerentanan Pangan di Sleman
-
BRI Perkuat Koperasi Desa Merah Putih dengan AgenBRILink dan Pemberdayaan
-
Koperasi Merah Putih: Senjata Rahasia Bantul Bangkitkan Ekonomi Desa? Anggaran Rp1 Miliar Disiapkan
-
Rekomendasi Analis: Koleksi BBRI Didukung Sentimen Koperasi Desa Merah Putih