SuaraJogja.id - Puluhan UMKM yang tergabung dalam Solidaritas UMKM Korban COVID-19 mendatangi DPRD DIY, Senin (18/12/2023). Mereka mengaku jadi korban penyitaan dan pelelangan aset jaminan UMKM oleh pemberi pinjaman baik bank maupun non bank.
Mereka menuntut pemerintah segera menerbitkan PP terkait dengan penghapusan kredit macet UMKM Korban Covid-19 dengan plafon pinjaman 5 Milyar kebawah, berdasarkan UU no.4 tahun 2023. Sebab banyaknya kasus kredit macet tersebut sudah memicu kejadian bunuh diri.
"Ini ingin kami ingatkan dan tanyakan baik pada DPRD DIY maupun Dinas Koperasi dan UKM DIY," papar Ketua Komunitas UMKM DIY, Prasetyo Admo Sudibyo disela aksi.
Menurut Admo, pemerintah pusat, pemerintah DIY maupun DPR RI dan DPRD DIY diharapkan segera membuat pernyataan melarang bank maupun non bank melakukan penyitaan atau pelelangan aset jaminan UMKM Korban COVID-19. Sebab UMKM yang mengalami kredit macet bukan tak mau membayar pinjaman namun COVID-19 membuat usaha mereka gulung tikar.
Kebijakan tersebut perlu diterapkan paling tidak sampai dengan keluarnya PP Pemerintah RI terkait penyelesaian kredit bermasalah UMKM Korban COVID-19. Apalagi Komisi VI DPR RI dengan Menteri Koperasi dan UKM RI sudah melakukan pada 23 November 2023 yang membahas tentang perlindungan dan keberpihakan kepada UMKM Korban COVID-19.
"Kami berharap dpr dan pemerintah berkerjasama dengan maksimal dan serius melindungi dn menyelamatkan umkm agar tidak mati dan agar tidak terjadi phk besar-besaran karena sekitar 98 persen lapangan kerja ada di UMKM," jelasnya.
Sementara Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana mengungkapkan, bank maupun non bank mengedepankan persuasi dalam relasi dengan UMKM. Dengan demikian tidak ada penekanan maupun pengancaman kepada UMKM. Apalagi ada aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengatur hal itu.
"Saya mungkin mengingatkan seperti yang seharusnya, bahwa bank maupun non bank mengedepankan persuasi dalam relasi terkait kredit ini dengan teman-teman UMKM. Harapannya tentu bisa terselesaikan ya," paparnya.
Tak hanya dunia perbankan, Huda juga berharap UMKM memberikan komitmen untuk berusaha menyelesaikan persoalan kredit macet tersebut. Sehingga dunia perbankan juga tidak dirugikan.
Baca Juga: Caleg Tak Pernah Sepi Peminat, Ternyata Segini Gaji Pimpinan dan Anggota DPRD DIY
"Dua minggu kami akan undang lagi teman-teman UMKM dan menghadirkan stakeholder terkait untuk mencari penyelesaian terbaik. Intinya tujuan kami bersama ingin menyelesaikan persoalan ini," imbuhnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
Berita Terkait
Terpopuler
- Jaksa Skakmat Nadiem: Mau Putus Konflik Kepentingan, Kok Saham Gojek Tak Dijual?
- Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
- Resmi! Chatib Basri Dapat Jabatan Baru Hari Ini
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
Pilihan
-
Harry de Fretes Bagikan Kabar Haji Bolot Meninggal, Keluarga: Hoaks, Itu Orang Kurang Kerjaan
-
Prediksi Meksiko vs Afrika Selatan: Head to Head, Susunan Pemain dan Fakta Menarik
-
Rekor Gila ARMY Indonesia! Belum Genap Sejam, Ratusan Ribu Tiket Konser OT7 BTS Ludes Tanpa Sisa
-
PTBA Kembangkan 500 Itik Petelur di Muara Enim, Hasilkan 200 Telur Omega per Hari
-
Raffi Ahmad Terseret Kasus Suap Impor, Padahal Cuma Basa-basi Titip Barang ke PT Blueray
Terkini
-
Persulit Usulan Gelar Pahlawan HB II, Trah Sultan Gugat UU Gelar dan Tanda Jasa ke MK
-
Kenaikan Harga Pertamax Picu Efek Domino, Akademisi Desak Pemerintah Evaluasi Subsidi BBM
-
Baru 58 SPPG di Sleman Kantongi SLHS, 35 Dapur MBG Berhenti Sementara
-
Digeruduk Masa Akibat Pelayanan Lambat, Pemkab dan BPN Sleman Sepakati Evaluasi Besar
-
Penyelenggara Event di Jogja Ketar-ketir,Imbas Rupiah Melemah dan BBM Naik