SuaraJogja.id - Nahdliyin Nusantara menyerukan para kyai untuk netral dalam pemilihan presiden (pilpres) 14 Februari 2024. Seruan ini bukan tanpa sebab. Mereka gusar karena saat ini sejumlah pengurus harian Nahdlatul Ulama (NU) beserta badan otonom (banom) mendukung dan memobilisasi massa pada pasangan calon presiden (capres) secara terbuka.
"Kami Memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada warga NU menyalurkan hak-hak politiknya dalam setiap pemilu dan tidak mengarahkan secara vulgar dan murahan agar pengurus NU dari PBNU sampai MWC memilih salah satu paslon," papar pengurus Lesbumi NU, Hasan Bashri Marwah dikutip Minggu (28/1/2024).
Menurut pengajar di Pesantren Kaliopak Yogyakarta ini, mereka mencoba mengingatkan PBNU mengambil sikap netral. Selain itu mengedepankan langkah-langkah politik kebangsaan yang mandiri dan mencerminkan karakter politik berbasis Aswaja dalam kontestasi politik kali ini.
Nahdliyin Nusantara pun meminta Rais Aam dan jajaran syuriah PBNU menegur dan memberhentikan pengurus NU yang terlibat langsung dengan politik praktis. Meski mereka secara pribadi boleh saja mendukung paslon atau terjun ke politik seperti cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin serta cawapres nomor urut 3, Mahfud MD.
"[Seruan] Ini murni kegelisahan kita melihat pengurus memobilisasi umat untuk satu calon. Sejatinya, meskipun cak Imin jadi cawapres 200 kali, ini sama sekali tidak berpengaruh ke umat,” tandasnya.
Sementara KH Imam Baehaqi dari Pesantren Sarang, Jawa Tengah, mengungkapkan saat ini pengurus PBNU seperti pembantu pemerintah. Mereka tidak lagi menjadi organisasi civil society seperti yang dilakukan pada masa Gus Dur saat para ulamanya berpijak pada ahlussunah waljamaah atai menjadi ahli tafsir, hadis dan fikih yang berpijak pada nilai keilmuan, kejujuran, keteladanan, kerahmatan serta pengayoman.
"Pengurus saat ini menjadikan NU kaki tangan pemerintah melalui program-programnya," tandasnya.
Karenanya dalam mubes yang digelar di Kampoeng Mataraman, Ringroad Selatan Panggungharjo, Sewon, Bantul pada Minggu pago disampaikan sejumlah seruan dalam pertemuan tersebut. Termasuk menggelar agenda-agenda mutakhir jamiah NU dan mendorong agar warga dan pengurus NU untuk kembali ke khittah.
"Kami minta NU bersikap netral dan mengedepankan langkah-langkah politik kebangsaan pada Pemilu 2024," imbuhnya.
Baca Juga: Soal Netralitas TNI Polri, Danrem 072 Pamungkas: Tidak Bisa Ditawar
Kontributor : Putu Ayu Palupi
Berita Terkait
Terpopuler
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Apa Itu Sepatu Hybrid? Ini 5 Rekomendasi Buatan Lokal Terbaik dan Serbaguna
- Kaki Masih Pegal Setelah Lari? Ini 5 Sepatu Recovery Run Lokal dengan Review Terbaik
- Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Piala Paku Alam 2026 Bangkitkan Tradisi Pacuan Kuda dengan Balutan Karnaval dan Hiburan Keluarga
-
Fete de la Musique 2026 Digelar di Yogyakarta, 5 Musisi Lokal Meriahkan Kolaborasi Indonesia-Prancis
-
Gejayan Dikepung Massa, Tuntut Penurunan Harga BBM Hingga Tolak MBG dan UU TNI/Polri
-
Diguyur Hujan, Ratusan Mahasiswa dan Elemen Sipil Padati Gejayan Gelar Seruan Bersama
-
IHR: Piala Paku Alam 2026 Akan Digelar di Yogyakarta, Hadirkan Kemeriahan Pesta Karnaval