SuaraJogja.id - Nahdliyin Nusantara menyerukan para kyai untuk netral dalam pemilihan presiden (pilpres) 14 Februari 2024. Seruan ini bukan tanpa sebab. Mereka gusar karena saat ini sejumlah pengurus harian Nahdlatul Ulama (NU) beserta badan otonom (banom) mendukung dan memobilisasi massa pada pasangan calon presiden (capres) secara terbuka.
"Kami Memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada warga NU menyalurkan hak-hak politiknya dalam setiap pemilu dan tidak mengarahkan secara vulgar dan murahan agar pengurus NU dari PBNU sampai MWC memilih salah satu paslon," papar pengurus Lesbumi NU, Hasan Bashri Marwah dikutip Minggu (28/1/2024).
Menurut pengajar di Pesantren Kaliopak Yogyakarta ini, mereka mencoba mengingatkan PBNU mengambil sikap netral. Selain itu mengedepankan langkah-langkah politik kebangsaan yang mandiri dan mencerminkan karakter politik berbasis Aswaja dalam kontestasi politik kali ini.
Nahdliyin Nusantara pun meminta Rais Aam dan jajaran syuriah PBNU menegur dan memberhentikan pengurus NU yang terlibat langsung dengan politik praktis. Meski mereka secara pribadi boleh saja mendukung paslon atau terjun ke politik seperti cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin serta cawapres nomor urut 3, Mahfud MD.
"[Seruan] Ini murni kegelisahan kita melihat pengurus memobilisasi umat untuk satu calon. Sejatinya, meskipun cak Imin jadi cawapres 200 kali, ini sama sekali tidak berpengaruh ke umat,” tandasnya.
Sementara KH Imam Baehaqi dari Pesantren Sarang, Jawa Tengah, mengungkapkan saat ini pengurus PBNU seperti pembantu pemerintah. Mereka tidak lagi menjadi organisasi civil society seperti yang dilakukan pada masa Gus Dur saat para ulamanya berpijak pada ahlussunah waljamaah atai menjadi ahli tafsir, hadis dan fikih yang berpijak pada nilai keilmuan, kejujuran, keteladanan, kerahmatan serta pengayoman.
"Pengurus saat ini menjadikan NU kaki tangan pemerintah melalui program-programnya," tandasnya.
Karenanya dalam mubes yang digelar di Kampoeng Mataraman, Ringroad Selatan Panggungharjo, Sewon, Bantul pada Minggu pago disampaikan sejumlah seruan dalam pertemuan tersebut. Termasuk menggelar agenda-agenda mutakhir jamiah NU dan mendorong agar warga dan pengurus NU untuk kembali ke khittah.
"Kami minta NU bersikap netral dan mengedepankan langkah-langkah politik kebangsaan pada Pemilu 2024," imbuhnya.
Baca Juga: Soal Netralitas TNI Polri, Danrem 072 Pamungkas: Tidak Bisa Ditawar
Kontributor : Putu Ayu Palupi
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Daftar Mobil Bekas Pertama yang Aman dan Mudah Dikendalikan Pemula
- 6 Rekomendasi Mobil Bekas Kabin Luas di Bawah 90 Juta, Nyaman dan Bertenaga
- Dua Rekrutan Anyar Chelsea Muak dengan Enzo Maresca, Stamford Bridge Memanas
- Calon Pelatih Indonesia John Herdman Ngaku Dapat Tawaran Timnas tapi Harus Izin Istri
- Harga Mepet Agya, Intip Mobil Bekas Ignis Matic: City Car Irit dan Stylish untuk Penggunaan Harian
Pilihan
-
CERPEN: Liak
-
Rencana KBMI I Dihapus, OJK Minta Bank-bank Kecil Jangan Terburu-buru!
-
4 Rekomendasi HP 5G Murah Terbaik: Baterai Badak dan Chipset Gahar Desember 2025
-
Entitas Usaha Astra Group Buka Suara Usai Tambang Emas Miliknya Picu Bencana Banjir Sumatera
-
PT Titan Infra Sejahtera: Bisnis, Profil Pemilik, Direksi, dan Prospek Saham
Terkini
-
BRI Perkuat Pemerataan Ekonomi Lewat AgenBRILink di Perbatasan, Seperti Muhammad Yusuf di Sebatik
-
Liburan Akhir Tahun di Jogja? Ini 5 Surga Mie Ayam yang Wajib Masuk Daftar Kulineranmu!
-
Jelang Libur Nataru, Pemkab Sleman Pastikan Stok dan Harga Pangan Masih Terkendali
-
Waduh! Ratusan Kilometer Jalan di Sleman Masih Rusak Ringan hingga Berat
-
Dishub Sleman Sikat Jip Wisata Merapi: 21 Armada Dilarang Angkut Turis Sebelum Diperbaiki