SuaraJogja.id - Nahdliyin Nusantara menyerukan para kyai untuk netral dalam pemilihan presiden (pilpres) 14 Februari 2024. Seruan ini bukan tanpa sebab. Mereka gusar karena saat ini sejumlah pengurus harian Nahdlatul Ulama (NU) beserta badan otonom (banom) mendukung dan memobilisasi massa pada pasangan calon presiden (capres) secara terbuka.
"Kami Memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada warga NU menyalurkan hak-hak politiknya dalam setiap pemilu dan tidak mengarahkan secara vulgar dan murahan agar pengurus NU dari PBNU sampai MWC memilih salah satu paslon," papar pengurus Lesbumi NU, Hasan Bashri Marwah dikutip Minggu (28/1/2024).
Menurut pengajar di Pesantren Kaliopak Yogyakarta ini, mereka mencoba mengingatkan PBNU mengambil sikap netral. Selain itu mengedepankan langkah-langkah politik kebangsaan yang mandiri dan mencerminkan karakter politik berbasis Aswaja dalam kontestasi politik kali ini.
Nahdliyin Nusantara pun meminta Rais Aam dan jajaran syuriah PBNU menegur dan memberhentikan pengurus NU yang terlibat langsung dengan politik praktis. Meski mereka secara pribadi boleh saja mendukung paslon atau terjun ke politik seperti cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin serta cawapres nomor urut 3, Mahfud MD.
"[Seruan] Ini murni kegelisahan kita melihat pengurus memobilisasi umat untuk satu calon. Sejatinya, meskipun cak Imin jadi cawapres 200 kali, ini sama sekali tidak berpengaruh ke umat,” tandasnya.
Sementara KH Imam Baehaqi dari Pesantren Sarang, Jawa Tengah, mengungkapkan saat ini pengurus PBNU seperti pembantu pemerintah. Mereka tidak lagi menjadi organisasi civil society seperti yang dilakukan pada masa Gus Dur saat para ulamanya berpijak pada ahlussunah waljamaah atai menjadi ahli tafsir, hadis dan fikih yang berpijak pada nilai keilmuan, kejujuran, keteladanan, kerahmatan serta pengayoman.
"Pengurus saat ini menjadikan NU kaki tangan pemerintah melalui program-programnya," tandasnya.
Karenanya dalam mubes yang digelar di Kampoeng Mataraman, Ringroad Selatan Panggungharjo, Sewon, Bantul pada Minggu pago disampaikan sejumlah seruan dalam pertemuan tersebut. Termasuk menggelar agenda-agenda mutakhir jamiah NU dan mendorong agar warga dan pengurus NU untuk kembali ke khittah.
"Kami minta NU bersikap netral dan mengedepankan langkah-langkah politik kebangsaan pada Pemilu 2024," imbuhnya.
Baca Juga: Soal Netralitas TNI Polri, Danrem 072 Pamungkas: Tidak Bisa Ditawar
Kontributor : Putu Ayu Palupi
Berita Terkait
Terpopuler
- Promo Indomaret 12-18 Maret: Sirup Mulai Rp7 Ribuan, Biskuit Kaleng Rp15 Ribuan Jelang Lebaran
- Media Israel Jawab Kabar Benjamin Netanyahu Meninggal Dunia saat Melarikan Diri
- Netanyahu Siap Gunakan Bom Nuklir? Eks Kolonel AS Lawrence Wilkerson Bongkar Skenario Kiamat Iran
- 10 Singkatan THR Lucu yang Bikin Ngakak, Bukan Tunjangan Hari Raya!
- 35 Kode Redeem FF Max Terbaru Aktif 11 Maret 2026: Klaim MP40, Diamond, dan Sayap Ungu
Pilihan
-
Teror Beruntun di AS: Sinagoge Diserang, Eks Tentara Garda Nasional Tembaki Kampus
-
KPK OTT Bupati Cilacap, Masih Berlangsung!
-
Detik-Detik Aktivis KontraS Andrie Yunus Disiram Air Keras Usai Podcast di YLBHI
-
Indonesia Beli Rudal Supersonik Brahmos Rp 5,9 Triliun! Terancam Sanksi Donald Trump
-
Kronologi Lengkap Aktivis KontraS Andrie Yunus Disiram Air Keras Usai Podcast Militerisme
Terkini
-
BRI Perkuat Layanan Lebaran Lewat BRImo, ATM, dan Jaringan Agen BRILink
-
Kuasa Hukum Sri Purnomo Sebut Tuntutan 8,5 Tahun Penjara Bentuk Frustrasi Jaksa
-
Sri Purnomo Dituntut 8,5 Tahun Penjara atas Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Pariwisata Sleman
-
Waspada Longsor hingga Banjir di Sleman: Ini Lokasi Rawan Bencana yang Harus Dihindari Pemudik
-
Hasil Operasi Pekat Progo: Polda DIY Ringkus 65 Tersangka, Sita Ribuan Miras hingga Amankan Mucikari