SuaraJogja.id - Nahdliyin Nusantara menyerukan para kyai untuk netral dalam pemilihan presiden (pilpres) 14 Februari 2024. Seruan ini bukan tanpa sebab. Mereka gusar karena saat ini sejumlah pengurus harian Nahdlatul Ulama (NU) beserta badan otonom (banom) mendukung dan memobilisasi massa pada pasangan calon presiden (capres) secara terbuka.
"Kami Memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada warga NU menyalurkan hak-hak politiknya dalam setiap pemilu dan tidak mengarahkan secara vulgar dan murahan agar pengurus NU dari PBNU sampai MWC memilih salah satu paslon," papar pengurus Lesbumi NU, Hasan Bashri Marwah dikutip Minggu (28/1/2024).
Menurut pengajar di Pesantren Kaliopak Yogyakarta ini, mereka mencoba mengingatkan PBNU mengambil sikap netral. Selain itu mengedepankan langkah-langkah politik kebangsaan yang mandiri dan mencerminkan karakter politik berbasis Aswaja dalam kontestasi politik kali ini.
Nahdliyin Nusantara pun meminta Rais Aam dan jajaran syuriah PBNU menegur dan memberhentikan pengurus NU yang terlibat langsung dengan politik praktis. Meski mereka secara pribadi boleh saja mendukung paslon atau terjun ke politik seperti cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin serta cawapres nomor urut 3, Mahfud MD.
"[Seruan] Ini murni kegelisahan kita melihat pengurus memobilisasi umat untuk satu calon. Sejatinya, meskipun cak Imin jadi cawapres 200 kali, ini sama sekali tidak berpengaruh ke umat,” tandasnya.
Sementara KH Imam Baehaqi dari Pesantren Sarang, Jawa Tengah, mengungkapkan saat ini pengurus PBNU seperti pembantu pemerintah. Mereka tidak lagi menjadi organisasi civil society seperti yang dilakukan pada masa Gus Dur saat para ulamanya berpijak pada ahlussunah waljamaah atai menjadi ahli tafsir, hadis dan fikih yang berpijak pada nilai keilmuan, kejujuran, keteladanan, kerahmatan serta pengayoman.
"Pengurus saat ini menjadikan NU kaki tangan pemerintah melalui program-programnya," tandasnya.
Karenanya dalam mubes yang digelar di Kampoeng Mataraman, Ringroad Selatan Panggungharjo, Sewon, Bantul pada Minggu pago disampaikan sejumlah seruan dalam pertemuan tersebut. Termasuk menggelar agenda-agenda mutakhir jamiah NU dan mendorong agar warga dan pengurus NU untuk kembali ke khittah.
"Kami minta NU bersikap netral dan mengedepankan langkah-langkah politik kebangsaan pada Pemilu 2024," imbuhnya.
Baca Juga: Soal Netralitas TNI Polri, Danrem 072 Pamungkas: Tidak Bisa Ditawar
Kontributor : Putu Ayu Palupi
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Pilihan HP Flagship Paling Murah, Spek Sultan Harga Teman
- 5 HP 5G Terbaru RAM 12 GB, Spek Kencang untuk Budget Rp3 Juta
- 5 Pilihan Sepatu Lari Hoka Murah di Sports Station, Harga Diskon 50 Persen
- 5 Parfum Aroma Segar Buat Pesepeda, Anti Bau Badan Meski Gowes Seharian
- 5 Sepeda Listrik Jarak Tempuh Terjauh, Tahan Air dan Aman Melintasi Gerimis
Pilihan
-
7 Sabun Mandi Cair Wangi Mewah yang Bikin Rileks Setelah Pulang Kerja, Ada yang Mirip Aroma Spa
-
Mantan Istri Andre Taulany Dilaporkan ke Polisi, Diduga Aniaya Karyawan
-
Stasiun Bekasi Timur akan Kembali Beroperasi Lagi Siang Ini
-
Truk Tangki BBM Meledak Hebat di Banyuasin, 4 Pekerja Terbakar saat Api Membumbung Tinggi
-
RS Polri Berhasil Identifikasi 10 Jenazah Korban Tabrakan Kereta di Bekasi Timur, Ini Nama-namanya
Terkini
-
Sultan Jogja Heran Sadisnya Ibu-ibu Pengasuh Daycare Little Aresha, Perintahkan Tutup Daycare Ilegal
-
Ikatan Darah Siap Guncang Bioskop, Film Aksi-Drama yang Sarat Emosi dan Pesan Keluarga
-
Darurat Daycare di Jogja, Gus Yusuf Dorong Pesantren dan Masjid Jadi Solusi Pengasuhan Alternatif
-
BRI Gelar Undian Debit FC Barcelona, Nasabah Berkesempatan Rasakan Pengalaman Nonton di Camp Nou
-
Guru Besar UI Soroti Langkah Hakim yang Hitung Sendiri Kerugian Korupsi Mantan Bupati Sleman