SuaraJogja.id - Nahdliyin Nusantara menyerukan para kyai untuk netral dalam pemilihan presiden (pilpres) 14 Februari 2024. Seruan ini bukan tanpa sebab. Mereka gusar karena saat ini sejumlah pengurus harian Nahdlatul Ulama (NU) beserta badan otonom (banom) mendukung dan memobilisasi massa pada pasangan calon presiden (capres) secara terbuka.
"Kami Memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada warga NU menyalurkan hak-hak politiknya dalam setiap pemilu dan tidak mengarahkan secara vulgar dan murahan agar pengurus NU dari PBNU sampai MWC memilih salah satu paslon," papar pengurus Lesbumi NU, Hasan Bashri Marwah dikutip Minggu (28/1/2024).
Menurut pengajar di Pesantren Kaliopak Yogyakarta ini, mereka mencoba mengingatkan PBNU mengambil sikap netral. Selain itu mengedepankan langkah-langkah politik kebangsaan yang mandiri dan mencerminkan karakter politik berbasis Aswaja dalam kontestasi politik kali ini.
Nahdliyin Nusantara pun meminta Rais Aam dan jajaran syuriah PBNU menegur dan memberhentikan pengurus NU yang terlibat langsung dengan politik praktis. Meski mereka secara pribadi boleh saja mendukung paslon atau terjun ke politik seperti cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin serta cawapres nomor urut 3, Mahfud MD.
"[Seruan] Ini murni kegelisahan kita melihat pengurus memobilisasi umat untuk satu calon. Sejatinya, meskipun cak Imin jadi cawapres 200 kali, ini sama sekali tidak berpengaruh ke umat,” tandasnya.
Sementara KH Imam Baehaqi dari Pesantren Sarang, Jawa Tengah, mengungkapkan saat ini pengurus PBNU seperti pembantu pemerintah. Mereka tidak lagi menjadi organisasi civil society seperti yang dilakukan pada masa Gus Dur saat para ulamanya berpijak pada ahlussunah waljamaah atai menjadi ahli tafsir, hadis dan fikih yang berpijak pada nilai keilmuan, kejujuran, keteladanan, kerahmatan serta pengayoman.
"Pengurus saat ini menjadikan NU kaki tangan pemerintah melalui program-programnya," tandasnya.
Karenanya dalam mubes yang digelar di Kampoeng Mataraman, Ringroad Selatan Panggungharjo, Sewon, Bantul pada Minggu pago disampaikan sejumlah seruan dalam pertemuan tersebut. Termasuk menggelar agenda-agenda mutakhir jamiah NU dan mendorong agar warga dan pengurus NU untuk kembali ke khittah.
"Kami minta NU bersikap netral dan mengedepankan langkah-langkah politik kebangsaan pada Pemilu 2024," imbuhnya.
Baca Juga: Soal Netralitas TNI Polri, Danrem 072 Pamungkas: Tidak Bisa Ditawar
Kontributor : Putu Ayu Palupi
Berita Terkait
Terpopuler
- Susunan Tim Pelatih Timnas Indonesia U-23 di SEA Games 2025, Indra Sjafri Ditopang Para Legenda
- Diskon Listrik 50 Persen PLN Oktober 2025, Begini Syarat dan Cara Dapat E-Voucher Tambah Daya!
- Shin Tae-yong Batal Comeback, 4 Pemain Timnas Indonesia Bernafas Lega
- 7 Rekomendasi Smartwatch untuk Tangan Kecil: Nyaman Dipakai dan Responsif
- 5 Bedak Padat yang Cocok untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Samarkan Flek Hitam
Pilihan
-
Harga Emas Sabtu 25 Oktober 2025: Antam Masih 'Hilang', UBS dan Galeri 24 Menguat
-
Superkomputer Prediksi Arsenal Juara Liga Champions 2025, Siapa Lawan di Final?
-
Bayar Hacker untuk Tes Sistem Pajak Coretax, Menkeu Purbaya: Programmer-nya Baru Lulus SMA
-
Perbandingan Spesifikasi HONOR Pad X7 vs Redmi Pad SE 8.7, Duel Tablet Murah Rp 1 Jutaan
-
Di GJAW 2025 Toyota Akan Luncurkan Mobil Hybrid Paling Ditunggu, Veloz?
Terkini
-
Rusunawa Gunungkidul Sepi Peminat? Ini Alasan Pemkab Tunda Pembangunan Baru
-
Kominfo Bantul Pasrah Tunggu Arahan Bupati: Efisiensi Anggaran 2026 Hantui Program Kerja?
-
Miris, Siswa SMP di Kulon Progo Kecanduan Judi Online, Sampai Nekat Pinjam NIK Bibi untuk Pinjol
-
Yogyakarta Berhasil Tekan Stunting Drastis, Rahasianya Ada di Pencegahan Dini
-
Tangisan Subuh di Ngemplak: Warga Temukan Bayi Ditinggalkan di Kardus