SuaraJogja.id - Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kulon Progo, mencermati penyusunan tempat pemungutan suara untuk Pemilihan Kepala Daerah 2024 yang dilakukan KPU setempat supaya tidak menimbulkan gejolak dan menurunkan partisipasi masyarakat.
Ketua Bawaslu Kabupaten Kulon Progo Marwanto di Kulon Progo, Jumat, mengatakan di tahap awal tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih (mutarlih) ini, KPU sedang melakukan pemetaan lokasi tempat pemungutan suara (TPS) untuk Pilkada2024.
"Pemetaan terhadap lokasi TPS dilakukan mengingat jumlah pemilih tiap TPS untuk Pilkada 204 lebih banyak dari pada jumlah pemilih tiap TPS untuk pemilu. Harapannya tidak menimbulkan gejolak dan menurunkan partisipasi pemilih," kata Marwanto.
Ia mengatakan, jumlah pemilih tiap TPS di Pemilu 2024 kisaran 300 pemilih, nanti jumlah pemilih tiap TPS di Pilkada 2024 ada dalam kisaran 600 orang.
Di regulasi sendiri ditentukan jumlah pemilih tiap TPS untuk Pemilu 2024 maksimal 500 pemilih sementara untuk Pilkada maksimal 800 pemilih.
“Tentu kami maklum, jika KPU Kabupaten Kulon Progo akan mengurangi jumlah TPS karena secara regulasi memungkinkan. Selain itu untuk menghemat anggaran. Namun jangan hanya karena demi efisiensi, lalu timbul gejolak di masyarakat,” katanya.
Marwanto menambahkan pemetaan ulang TPS memang dapat menghemat anggaran secara signifikan. Di Kabupaten Kulon Progo saat Pemilu 2024 ada 1.302 TPS, sekarang dengan ketentuan tiap TPS maksimal bisa 600 pemilih bisa jadi hanya sekitar 700 TPS. Pengurangan jumlah TPS bisa menghemat ratusan juta rupiah, bahkan mencapai miliaran rupiah. Tapi pemetaan ulang yang dipaksakan, yang membuat jarak pemilih dengan lokasi TPS jauh, sedikit banyak bisa menimbulkan gejolak.
“Setidaknya akan mengurangi tingkat partisipasi pemilih. Jika pemilih malas datang ke TPS, salah satu yang akan muncul adalah nanti banyak timses yang menawarkan “jasa” untuk mengantar pemilih sampai lokasi TPS. Di sinilah politik uang akan mulai bekerja. Padahal, salah satu tugas kami, jajaran pengawas adalah mencegah terjadinya politik uang di pemilu dan pilkada,” kata Marwanto.
Baca Juga: Mantan Rektor UNY Sutrisno Wibawa Ikut Penjaringan Cabup PKB Gunungkidul
Berita Terkait
-
Kustini Sri Purnomo Bertemu Khusus dengan Ketua DPD Gerindra Bahas Pilkada Sleman, Pertanda Koalisi?
-
Kelompok Relawan Deklarasikan Dukung Kustini Sri Purnomo Kembali Maju Bupati Sleman
-
Pastikan Penuhi Kuota Perempuan, Bawaslu Sleman Lantik 51 Anggota Panwascam Pilkada 2024
-
Dugaan Pembatalan Pelantikan Pejabat di Sleman Sarat Politik, Pos Pera Sentil Bupati Tak Manfaatkan Jabatan
Terpopuler
- 2 Sabun Cuci Muka Wardah Terbaik untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas
- OJK Respon Isu Dirut MNC Dicekal Usai Keterangan Kontroversial Jusuf Hamka
- Kajian UGM: Durasi Pidato Prabowo Naik Tiga Kali Lipat, Ucapan Tidak Pantas Tercatat 311 Kali
- Bau Babi di Kapal ASDP Tuai Keluhan Penumpang, Pemerhati Usul Kapal Khusus Ternak dari APBN
- Penyekapan 10 Calon ART Gegerkan Surabaya, Pemkot Segel Penampungan di Kedung Anyar
Pilihan
-
'Partai Mahasiswa' Serbia Guncang Eropa! Kalahkan Rezim Lewat Pemilu
-
Kebakaran Hutan di Toraja Utara Hanguskan Kuburan Leluhur
-
Prabowo Tak Takut Ancaman MSCI, OJK: Kita Tetap Usaha Jadi Emerging Market
-
Pasar Bergejolak, Kapan Waktunya Beli, Tahan, atau Jual Saham?
-
Aktivis Greenpeace: Kalau Rakyat Menanggung Semua Krisis Sendiri, Apa Kerja Pemerintah?
Terkini
-
Es Jeruk di Malioboro Rp20 Ribu Viral, Hasto Bakal Turunkan Satpol PP
-
BPPD DIY Dorong Yogyakarta Jadi Destinasi Cultural Wellness Berkelanjutan Lewat Festival 2026
-
Gandung Pardiman Meninggal Dunia di RS Panti Rapih, Dimakamkan di Ponjong
-
BRI Terus Lakukan Buyback Saham, Fundamental Perseroan Jadi Penopang Pertumbuhan
-
JPW Desak Ketegasan Polda DIY Tindak Parkir Liar Selama Operasi Patuh Progo 2026