SuaraJogja.id - Gubernur DIY, Sri Sultan HB X melantik Widayat Joko Priyanto Direktur Utama (Dirut) PT Taru Martani di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Selasa (9/7/2024). Widayat menggantikan dirut lama, Nur Achmad Affandi yang terseret kasus korupsi Rp18 Miliar di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemda DIY tersebut.
Selain Widayat, Sultan juga melantik Anis Richana sebagai Direktur Keuangan dan Umum PT Taru Martani. Sedangkan Mochammad Jamaluddin dilantik sebagai Komisaris Utama.
Kepada para pejabat baru, Sultan berpesan agar kasus korupsi di seputaran PT Taru Martani tidak akan terjadi lagi. BUMD tersebut harus memperbaiki manajemen mereka.
"Bagaimana [dirut baru] memperbaiki manajemen dan menumbuhkembangkan unit-unit usahanya. Harapan saya kejadian [korupsi] kemarin tidak terulang," kata dia.
Baca Juga: Marak Penambangan Ilegal, Pemda DIY Kaji Ulang Izin Tambang
Komisaris yang baru pun diminta Sultan ikut berperan dalam melakukan pengawasan kinerja para pimpinan di PT Taru Martani. Apalagi tugas Komisaris Utama melakukan pengawasan terhadap pengurusan perusahaan yang dilakukan direksi.
"Lha kan ada komisarisnya juga kan, mereka yang punya tanggungjawab untuk pengawasan, kontrol itu," tandasnya.
Sultan megungkapkan, pemilihan direktur dan komisaris PT Taru Martani melalui fit and proper test, pencermatan dari aspek-aspek profesionalisme dan kompetensi. Selain itu penjabaran visi-misi ke dalam strategic planning dan langkah-langkah operasional.
Karenanya Sultan berharap adanya kematangan strategic planning dari para pimpinan. Sebab BUMD juga menyandang misi sebagai salah satu Actor of Development, dengan menghasilkan produk unggulan, seiring upaya memberi manfaat bagi Pemda DIY, berupa kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Kepada Komisaris Utama dan jajaran Direksi, saya harapkan segera bergerak untuk me-review dan menyempurnakan rencana strategis, dalam rangka menciptakan keunggulan kompetitif.
Sementara Widayat mengungkapkan, direkti akan segera menyusun rencana bisnis jangka panjang perusahaan untuk 5 tahun ke depan. Nanti roadmap selama lima tahun tersebut akan dilakukan diturunkan setiap tahunnya.
Berita Terkait
-
Penggunaan Mobil Dinas untuk Mudik Bisa Kena Pasal Korupsi
-
Izinkan Mobil Dinas untuk Mudik, Wali Kota Depok Bisa Diperiksa dalam Kasus Korupsi
-
Kritik Keterlibatan Ketua KPK di Danantara, PUKAT UGM: kalau Terjadi Korupsi Mau Bagaimana?
-
CEK FAKTA: Benarkah Keluarga Jokowi Terlibat Korupsi Pertamina?
-
CEK FAKTA: Benarkah Ketua BAZNAS Korupsi Dana Zakat Rp 11,7 Triliun?
Terpopuler
- Kode Redeem FF SG2 Gurun Pasir yang Aktif, Langsung Klaim Sekarang Hadiahnya
- Pemain Keturunan Indonesia Statusnya Berubah Jadi WNI, Miliki Prestasi Mentereng
- Pemain Keturunan Indonesia Bikin Malu Raksasa Liga Jepang, Bakal Dipanggil Kluivert?
- Jika Lolos Babak Keempat, Timnas Indonesia Tak Bisa Jadi Tuan Rumah
- Ryan Flamingo Kasih Kode Keras Gabung Timnas Indonesia
Pilihan
-
Masjid Agung Sleman: Pusat Ibadah, Kajian, dan Kemakmuran Umat
-
Ranking FIFA Terbaru: Timnas Indonesia Meroket, Malaysia Semakin Ketinggalan
-
Duel Kevin Diks vs Laurin Ulrich, Pemain Keturunan Indonesia di Bundesliga
-
Daftar Lengkap 180 Negara Perang Dagang Trump, Indonesia Kena Tarif 32 Persen
-
Detik-detik Jose Mourinho Remas Hidung Pelatih Galatasaray: Tito Vilanova Jilid II
Terkini
-
Kilas DIY: Bocah Jabar Nekat Curi Motor di Bantul hingga Penemuan Mayat di Sungai Progo
-
Jalur Selatan Alami Lonjakan, Polres Kulon Progo Lakukan Buka Tutup Jalur Utama
-
Okupansi Hotel Anjlok 20 Persen di Momen Lebaran, Permintaan Relaksasi PHRI Tak Digubris Pemerintah
-
Gembira Loka Zoo Hadirkan Zona Cakar, Pengalaman Baru untuk Pengunjung Berjalan Bersama Satwa Buas
-
Mudik ke Jogja? BPBD Ingatkan Potensi Bencana Alam: Pantai Selatan Paling Rawan