Bantul Raih Penghargaan UHC dengan Cakupan Kepesertaan JKN 99 Persen

SuaraJogja.id - Pemerintah Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Tahun 2024 dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dengan telah mencakup kepesertaan mencapai 99 persen pada Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) itu.

Bupati Bantul Abdul Halim Muslih dalam keterangannya di Bantul, Jumat, mengatakan syarat untuk mendapat penghargaan UHC, yaitu daerah mampu mencapai cakupan kepesertaan program JKN minimal 95 persen dari jumlah penduduk.

"Warga Kabupaten Bantul yang sudah terlindungi kesehatannya sekitar 99 persen ini bukan hanya memberikan jaminan perlindungan kesehatan saja, namun juga berdampak pada pengurangan beban biaya kesehatan yang harus ditanggung oleh masyarakat," katanya.

Atas capaian tersebut, Kabupaten Bantul menerima penghargaan UHC Awards 2024, penghargaan diserahkan oleh Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin kepada Bupati Bantul di Jakarta, Kamis (8/8) malam.

Bantul menjadi salah satu dari 33 provinsi dan 452 kabupaten/kota yang meraih predikat UHC.

Lebih lanjut, bupati mengatakan Pemkab Bantul terus berkomitmen untuk melanjutkan dan meningkatkan kepesertaan jaminan kesehatan hingga mencapai 100 persen.

"Pemkab Bantul menyampaikan terima kasih kepada BPJS dan semua pihak yang mendukung UHC ini sampai mencapai anugerah yang kita terima," katanya.

Sementara itu, Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam siaran persnya mengapresiasi target UHC di Indonesia yang telah terwujud di atas 98 persen dari total penduduk, dengan lebih dari 275 juta jiwa terdaftar dalam program Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Namun demikian, Wapres mengingatkan bahwa evaluasi tetap diperlukan secara terus menerus terhadap pelaksanaan program ini, terutama terkait permasalahan tunggakan peserta JKN-KIS dari kalangan mampu dan pembayaran iuran BPJS Kesehatan yang macet.

Baca Juga: Raperbup Tata Gumuk Pasir Parangtritis Diracik, Wisatawan dan Pelaku Usaha Diajak Berdiskusi

"Saya berharap permasalahan ini tidak menghambat upaya BPJS Kesehatan dalam memastikan tersedianya fasilitas kesehatan yang berkualitas serta kemudahan akses bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan," katanya.