SuaraJogja.id - Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo Pancar Topo Driyo mendorong pemerintah setempat menangani sampah selesai di tingkat kelurahan supaya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Banyuroto tidak cepat penuh.
Pancar di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Minggu, mengatakan permasalahan sampah di daerah itu, berupa peningkatan volume sampah dengan bertambah jumlah penduduk dan peningkatan aktivitas pariwisata dan kegiatan.
"Volume sampah di TPS Banyuroto Kulon Progo semakin meningkat. Hal ini berpotensi menyebabkan kesulitan dalam pengelolaan dan pengolahan sampah yang lebih efektif," katanya dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sampah.
Ia mengatakan persoalan sampah lain di Kulon Progo kurangnya infrastruktur pengelolaan sampah, meskipun ada fasilitas tempat pembuangan sampah (TPS). Belum semua wilayah di Kulon Progo memiliki infrastruktur yang memadai untuk pengelolaan sampah, seperti TPA Banyuroto yang sesuai serta sistem pengelolaan yang terintegrasi.
"Hal ini perlu dirancang penyelesaiannya supaya tidak menimbulkan persoalan sampah di kemudian hari," katanya.
Ia mengatakan sampah plastik menjadi salah satu masalah besar, karena sulit terurai dan membutuhkan waktu lama untuk terdegradasi. Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya sadar tentang pentingnya pengurangan penggunaan plastik sekali pakai.
"Kesadaran masyarakat kurang dalam memilah sampah dan membuang sampah pada tempatnya turut memperburuk masalah ini. Pendidikan dan sosialisasi mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang baik perlu terus ditingkatkan," katanya.
Ia berharap, ada pengelolaan sampah di kawasan wisata Kulon Progo memiliki beberapa tempat wisata dan seringkali masalah sampah muncul di kawasan-kawasan tersebut, terutama saat musim liburan atau hari raya. Sampah dari wisatawan yang tidak dikelola dengan baik bisa mencemari lingkungan.
Beberapa upaya yang sedang dilakukan, antara lain peningkatan infrastruktur pengelolaan sampah, edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya memilah sampah, serta peningkatan keterlibatan sektor swasta.
Baca Juga: Kulon Progo Siaga, Ancaman Siklon Tropis Picu Perpanjangan Status Darurat Bencana
Selain itu, masyarakat dalam mendukung pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. Hal terpenting anggaran penanganan sampah sebelum terlambat dapat menggunakan dana keistimewaan karena APBD kecil tidak bisa maksimal dalam penanganan.
"Harapan ke depan masalah sampah selesai di tingkat kelurahan. Karena kelurahan juga mempunyai dana desa dan danais kelurahan," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Lipstik Merek Apa yang Tahan Lama? 5 Produk Lokal Ini Anti Luntur Seharian
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
Pilihan
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
Terkini
-
Izin Bodong! Daycare Little Aresha Jogja Ternyata Tak Berizin, 53 Anak Jadi Korban Kekerasan
-
Satu Kamar Diisi 20 Anak! Polresta Jogja Bongkar Praktik Tak Manusiawi di Daycare Umbulharjo
-
BRILink Agen Mekaar Bertransformasi Jadi Motor Ekonomi dan Lifestyle Micro Provider
-
Berawal dari Ijazah Ditahan, Eks Karyawan Bongkar Dugaan Kekerasan Anak di Daycare Little Aresha
-
Bukan Sekadar Luka, Video Buktikan Anak-anak di Daycare Little Aresha Diikat Tanpa Baju