SuaraJogja.id - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menyebut sejauh ini tidak ada laporan terkait temuan bahan bakar minyak (BBM) oplosan. Kendati demikian ia memerintahkan timnya untuk melakukan pengecekan langsung ke lapangan untuk memastikan hal tersebut.
Pernyataan tersebut sekaligus merespons kekhawatiran masyarakat terkait beredarnya Pertalite (RON 90) yang dioplos menjadi Pertamax (RON 92).
Menyusul kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018–2023.
Bahlil meminta masyarakat tak perlu ragu untuk membeli BBM jenis apapun termssuk Pertamax. Sebab spesifikasi atau kualitas yang diterima masih tetap sama atau sepadan.
Baca Juga: Kebijakan sempat Diubah, Bahlil Sebut Penyalahgunaan LPG 3 Kg oleh Oknum Pengecer Terjadi sejak 2023
"Mohon maaf, mohon maaf sekali lagi, rakyat enggak perlu, kami menyarankan, rakyat enggak perlu ragu karena sekarang kami tim juga lagi menurunkan ke lapangan untuk mengecek," kata Bahlil ditemui di Akmil Magelang, Jawa Tengah, Kamis (27/2/2025).
"Laporan yang sampai saat ini kami terima bahwa antara apa yang dibeli dengan kualitasnya itu sama, namun kami akan mengecek lagi supaya betul-betul kita jamin masyarakat membeli harga dengan spek dan kualitas yang sesuai," imbuhnya.
Disampaikan Bahlil, sejauh ini implementasi BBM itu sepenuhnya berada di Pertamina. Sementara Kementerian ESDM hanya sebagai fungsi pengawasan saja.
"Yang saya pahami, yang saya dapat laporan bahwa harga dan spesifikasi RON 90, RON 92, atau 98, 95, itu tidak ada masalah tapi kita menghargai proses hukum yang ada, kita akan ikuti terus dan seperti yang ini kan masalahnya tahun 2018-2023. Jadi posisi waktu itu kami belum mengikuti di tahun-tahun itu, tapi bukan berarti kami tidak mendapatkan laporan, laporan tetap ada terus," tandasnya.
Ditanya lebih lanjut apakah pihaknya sudah mendapat laporan terkait dengan penurunan jumlah konsumen Pertamax akibat kasus tersebut, Bahlil bilang belum ada laporan lebih lanjut.
Baca Juga: Larangan Jual LPG 3 Kilogram Menyusahkan Rakyat, Pengamat UGM Sebut Bahlil Blunder
Berita Terkait
-
Merasa Dirugikan Akibat Pertamax Oplosan, Ratusan Warga Mengadu ke LBH Jakarta
-
Shell Milik Siapa? SPBU Kuning Diserbu Pembeli Usai Korupsi Pertamina Oplos Pertamax
-
Kejagung Beberkan Modus 'Blending' BBM di Kasus Korupsi Pertamina
-
Doa di Depan Kakbah, Viral Jemaah Umrah Sumpahi 'Tukang Oplos BBM' Riva Siahaan: Cabut Semuanya Ya Allah, Mati Lu!
-
Detik-detik Petinggi Pertamina Diteriaki Usai Kasus Korupsi Dugaan Oplos BBM: Gaji Kurang Pak?
Terpopuler
- Kamar Inap Hotman Paris di RS Singapura Capai Rp 190 Juta Per Malam: Tapi Semua Tak Ada Arti, Sepi di Hati!
- CEK FAKTA: Tudingan Mie Gacoan Disegel karena Mengandung Minyak Babi, Benarkah?
- Lihat Postingan Hotman Paris Dirawat di RS Singapura, Razman Arif Nasution Teringat Mendiang Alvin Lim
- Hasto Ajukan Penangguhan Penahanan, Ketua KPK: Dikabulkan atau Tidak, Itu Kewenangan Penyidik
- Dokter Oky Pratama Sempat Pinjam HP ke Penyidik, Pihak Reza Gladys Khawatir Ada Barbuk yang Dihilangkan
Pilihan
-
Hashim Ajak Investor Kawakan Gabung Danantara
-
Skandal Teras Samarinda: Pekerja Tak Digaji, Anggaran Rp 36,9 Miliar Diduga Bermasalah
-
Tolak Timnas Indonesia, Media Inggris: Elkan Baggott Berharap...
-
PSSI Bangun Stadion Mini 5.000 Penonton di IKN, Target Rampung Setelah TC Tahap 1
-
Biaya Haji Embarkasi Balikpapan Rp 57 Juta, Pelunasan Berlangsung Hingga Maret
Terkini
-
Jogja Tambah Tiga Insinerator Baru untuk Tanggulangi Sampah, Target Dioperasikan April 2025
-
Kejagung Usut Manipulasi di Pertamina Patra Niaga, Mahfud MD: Ini Bukti Pemerintah Serius Berantas Korupsi
-
Diberlakukan Satu Arah Tiap Pagi dan Sore, Plengkung Gading Bakal Ditutup
-
Jelang Ramadan, Pemkab Bantul Pastikan Stok Bahan Pokok Aman
-
KPU Sebut DIY Peringkat Pertama Terkait Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu