Sleman Berhasil Tekan Stunting, Ini Rahasia & Target Ambisius Mereka di 2025

SuaraJogja.id - Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, prevalensi balita stunting di Indonesia mencapai 21,5 persen, sedangkan DIY sebesar 18 persen. Sementara di Kabupaten Sleman lebih rendah, yaitu 12 persen.

Adapun data pemantauan status gizi melalui ePPGBM (elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) mencatat bahwa pada tahun 2024, prevalensi stunting di Sleman turun menjadi 4,41 persen dari 4,51 persen di tahun sebelumnya.

"Meskipun angka ini lebih baik dibandingkan tingkat nasional maupun Provinsi DI Yogyakarta, upaya percepatan penurunan stunting tetap harus dilakukan secara berkelanjutan," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, Wildan Solichin saat acara Workshop Rembuk Stunting Kabupaten Sleman Tahun 2025 di Merapi Ballroom Prima SR Hotel & Convention, Sleman, Selasa (25/3/2025) kemarin.

Menurut Wildan, penurunan angka stunting menjadi salah satu prioritas utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sleman 2024-2045.

Baca Juga: Pertamina Pasok 5,2 Juta Tabung Elpiji 3 kg untuk Jateng dan DIY Selama Ramadan hingga Idulfitri

"Stunting tidak hanya menjadi permasalahan kesehatan, tetapi juga berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia di masa depan. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya menurunkan angka stunting melalui berbagai kebijakan terpadu," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Sleman, Susmiarto menegaskan komitmen Pemkab Sleman untuk tetap menekan angka stunting.

"Melalui evaluasi capaian program dan penyusunan strategi baru, diharapkan angka stunting di Kabupaten Sleman dapat terus menurun secara signifikan," kata Susmiarto.

Selain itu, dia menekankan pentingnya program prioritas dari Bupati dan Wabup Sleman yaitu Bergas Waras Cerdas. Program itu mencakup jaminan gizi 1.000 hari pertama kehidupan serta peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Provinsi DIY, Muhammad Iqbal Apriansyah, menekankan pentingnya penanganan stunting yang berkesinambungan dan melibatkan semua unsur pentahelix, yaitu pemerintah, swasta, perguruan tinggi, media massa, dan masyarakat.

Baca Juga: Lebih dari 5.000 Karyawan Terancam PHK, PHRI DIY Tuntut Relaksasi Pajak

"Rembug Stunting ini menjadi gong awal bagi kita dalam berkontribusi menurunkan angka stunting sesuai peran masing-masing," ucap Iqbal.