DJPb DIY Sebut Belanja Negara Menjaga Pertumbuhan Ekonomi di DIY

SuaraJogja.id - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Daerah Istimewa Yogyakarta menyebut belanja negara di DIY tetap on track dalam menjaga pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan efisiensi.

"Hingga akhir Februari 2025, belanja negara di DIY mencapai Rp2,71 triliun," kata Kepala Kanwil DJPb DIY Agung Yulianta, Jumat (28/3/2025).

Ia mengatakan, belanja negara di DIY tersebut didorong oleh belanja pemerintah pusat (BPP) sebesar Rp865,99 miliar dan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp1,77 triliun. 

Di dalam belanja TKD, terdapat pertumbuhan kinerja penyaluran sebesar 0,32 persen yang ditopang oleh kenaikan realisasi penyaluran pada DAU, DAK non fisik, dana bagi hasil (DBH), dan adanya penyaluran dana insentif fiskal.

Kenaikan signifikan terdapat pada kinerja penyaluran DBH, hal ini disebabkan adanya perubahan periode penyaluran DBH sebagaimana diatur dalam PMK 67 Tahun 2024.

"Moderasi harga komoditas memang membuat penerimaan negara mengalami perlambatan, namun berbagai inisiatif strategis dan perbaikan administratif terus dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan penerimaan negara," katanya.

Sementara itu, lanjut Agung, pendapatan dan hibah regional DIY tercatat Rp1,24 triliun pada akhir Februari 2025. Secara nominal, PPh sektor nonmigas dan PPN memberikan kontribusi terbesar penerimaan dalam negeri.

Selain itu, kontribusi penerimaan dari jasa layanan rumah sakit dan pendidikan satker BLU diperkirakan akan terus meningkat sejalan dengan upaya konsisten inovasi dan perbaikan layanan.

"Meski dilakukan efisiensi anggaran, realisasi belanja negara tetap on track dan APBN akan terus menjadi instrumen penting menjaga kinerja perekonomian. APBN terus dioptimalkan dalam mendukung prioritas pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," kata Agung Yulianta.

Baca Juga: Lebaran di Jogja Tak Seindah Dulu? Penurunan Reservasi Hotel Bikin PHRI Angkat Bicara

Penyaluran Bantuan Sosial di DIY Sebesar Rp320 Miliar

Lebih jauh Agung mengatakan bantuan yang diberikan antara lain berbentuk program bantuan pangan nontunai (BPNT), program keluarga harapan (PKH), dan program yatim atensi (YAPI).

"BPNT di DIY telah terealisasi sebesar Rp178,19 miliar untuk 296.989 peserta. Selanjutnya bantuan PKH telah terealisasi Rp143,18 miliar untuk 185.050 peserta, dan realisasi program YAPI sebesar Rp8,2 miliar untuk 11.148 peserta," kata Agung Yulianta dalam rilisnya.

APBN 2025 memberikan dukungan fiskal di wilayah DIY sesuai arah kebijakan yang ditujukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, termasuk untuk program pengentasan kemiskinan dan penurunan prevalensi stunting serta alokasi anggaran untuk sektor pendidikan dan kesehatan untuk membentuk sumber daya manusia (SDM) berkualitas di DIY.

Dalam upaya penghapusan kemiskinan, kata Agung, pemerintah pusat mengalokasikan sebesar Rp25,39 miliar melalui belanja pemerintah pusat (BPP) dan pendukung penghapusan kemiskinan melalui transfer ke daerah (TKD), dana alokasi khusus (DAK) fisik sebesar Rp31,37 miliar, DAK non fisik sebesar Rp8,43 miliar; dan dana desa sebesar Rp35,80 miliar.

"Sedangkan dalam upaya penurunan prevalensi stunting, pemerintah mengalokasikan melalui BPP sebesar Rp3,28 miliar dan melalui DAK fisik sebesar Rp385,69 miliar," katanya.

Agung mengatakan untuk membentuk SDM berkualitas, pemerintah mengalokasikan Rp1,53 triliun untuk bidang kesehatan serta dukungan dari TKD berupa DAU bidang kesehatan dengan alokasi Rp112,79 miliar, DAK fisik bidang kesehatan Rp78,25 miliar, dan DAK non fisik dengan alokasi Rp162,02 miliar.

Untuk bidang pendidikan, pemerintah mengalokasikan Rp778,78 miliar melalui BPP dan dukungan TKD berupa DAU bidang pendidikan dengan alokasi Rp242,25 miliar, DAK fisik bidang pendidikan alokasi Rp68,00 miliar, dan DAK nonfisik alokasi Rp1,78 triliun.

"Meski dilakukan efisiensi anggaran, realisasi belanja negara tetap on track dan APBN akan terus menjadi instrumen penting menjaga kinerja perekonomian. APBN terus dioptimalkan dalam mendukung prioritas pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," kata Agung.