Prabowo Didesak Rangkul Pengusaha, Tarif Trump 32 Persen Bisa Picu PHK Massal di Indonesia?

SuaraJogja.id - Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump baru saja mengeluarkan kebijakan tarif perdagangan impor barang dari Indonesia ke negara tersebut sebesar 32 persen.

Besaran tarif yang dikenakan untuk Indonesia disebut akibat defisit perdagangan AS ke RI yang mencapai belasan miliar dolar.

Pakar Hubungan Internasional (HI) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Ratih Herningtyas pun memberikan tanggapannya terkait kebijakan Trump tersebut.

Ratih menyebutkan, tarif impor 32 persen dikhawatirkan akan membuat Indonesia mengalami kontraksi ekonomi.

"Kebijakan tariff Amerika tersebut tentu akan mengakibatkan Indonesia mengalami kontraksi ekonomi. Apalagi Amerika merupakan mitra dagang terbesar kedua Indonesia setelah China," papar Ratih dikutip Minggu (6/4/2025).

Menurut Dosen HI tersebut, penurunan permintaan komoditas dari AS akan menjadi momok setelah penetapan tarif tersebut diperlakukan.

Efek domino dari situasi tersebut cukup banyak, mulai dari penurunan produksi di dalam negeri hingga efisiensi perusahaan.

Bila hal itu terjadi maka nantinya akan diikuti pengurangan tenaga kerja. Ujungnya akan menurunkan daya beli masyarakat.

"Belum lagi efek semakin sempitnya pasar domestik Amerika akan menyebabkan komoditas dari negara lain akan mencari pasar alternatif di negara-negara potensial. Banjirnya pasar komoditas di luar negeri tidak akan menyiakan potensi pasar Indonesia yang memiliki lebih dari 250juta penduduk," ujar dia.

Baca Juga: Tanggapi Langkah Tarif Trump, Wali Kota Jogja: Kuatkan Produk Lokal!

Ratih menyebutkan, kebijakan Trump juga berpotensi semakin buruk terhadap situasi ekonomi domestik Indonesia. Padahal saat ini ekonomi Indonesia sedang lesu akibat kebijakan efisiensi Presiden Prabowo.

"Bahkan dengan defisit anggaran pemerintah yang sudah terjadi di awal tahun 2025, potensi krisis ekonomi sudah di depan mata," ujarnya.

Menghadapi situasi seperti itu, Ratih berharap Pemerintah Indonesia segera sigap namun hati-hati merespon kebijakan tarif AS.

Sebaiknya pemerintah segera membuat tim khusus yang bisa merespon sekaligus mengantisipasi potensi ancaman akibat kebijakan Trump dilihat dari konteks jangka pendek, menengah dan panjang.

Rekomendasi kebijakan pun perlu dihasilkan dari pemikiran yang jernih, namun mengedepankan keselamatan ekonomi negara.

Diplomasi ekonomi Indonesia, baik melalui mekanisme bilateral maupun multilateral dengan memanfaatkan ASEAN, OKI bahkan BRICS harus memainkan diplomasi total melalui berbagai aktor dan lini untuk menyiasati dampak kebijakan ini.