Prabowo Didesak Rangkul Pengusaha, Tarif Trump 32 Persen Bisa Picu PHK Massal di Indonesia?

"Bahkan dengan defisit anggaran pemerintah yang sudah terjadi di awal tahun 2025, potensi krisis ekonomi sudah di depan mata," ujarnya.

Menghadapi situasi seperti itu, Ratih berharap Pemerintah Indonesia segera sigap namun hati-hati merespon kebijakan tarif AS.

Sebaiknya pemerintah segera membuat tim khusus yang bisa merespon sekaligus mengantisipasi potensi ancaman akibat kebijakan Trump dilihat dari konteks jangka pendek, menengah dan panjang.

Rekomendasi kebijakan pun perlu dihasilkan dari pemikiran yang jernih, namun mengedepankan keselamatan ekonomi negara.

Baca Juga: Tanggapi Langkah Tarif Trump, Wali Kota Jogja: Kuatkan Produk Lokal!

Diplomasi ekonomi Indonesia, baik melalui mekanisme bilateral maupun multilateral dengan memanfaatkan ASEAN, OKI bahkan BRICS harus memainkan diplomasi total melalui berbagai aktor dan lini untuk menyiasati dampak kebijakan ini.

Pemerintah diharapkan tidak hanya melakukan negosiasi maupun pendekatan kembali dengan negara partner dagang Indonesia termasuk AS.

Prabowo harus merangkul kalangan industri atau pengusaha di dalam negeri untuk mencari solusi keluar dari tekanan situasi ekonomi ini.

"Perlu dipertimbangkan untuk memberi insentif bagi para pengusaha yang terimbas tarif Amerika, supaya perlambatan produksi dan PHK tenaga kerja bisa dihindari," ungkapnya.

Ratih menambahkan, pemerintah juga perlu mencari alternatif pasar bagi produk Indonesia di negara lain serta penguatan konsumsi domestik sebagai tujuan penjualan produk ekspor Indonesia yang terhambat tarif Trump.

Baca Juga: Cerita UMKM Asal Bantul Dapat Pesanan dari Amerika di Tengah Naiknya Tarif Impor Amerika

Apalagi jumlah penduduk Indonesia yang mencapai lebih dari 250 juta sangat potensial pasar bagi produksi Indonesia sendiri.