- Keracunan massal siswa setelah menyantap menu MBG masih jadi sorotan
- Kasus yang harusnya tak terjadi justru diduga karena kelalaian penyedia makanan
- Pemda DIY juga menekankan setiap SPPG di DIY harus mengantongi sertifikasi SLHS
SuaraJogja.id - Pemda DIY mendesak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mempercepat pemenuhan Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) di dapur-dapur pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah ini menjadi bentuk antisipasi terhadap potensi meningkatnya kasus keracunan makanan yang belakangan mulai sering terjadi di berbagai wilayah.
Sebab Hingga awal Oktober 2025, dari total 168 SPPG di DIY, baru 16 satuan yang sudah memiliki SLHS.
Sementara sisanya, 152 dapur penyelenggara masih dalam tahap proses pengurusan dan pendampingan.
Padahal dapur-dapur tersebut menjadi penopang utama distribusi makanan bergizi untuk masyarakat, terutama pelajar.
"Seperti yang kemarin saya sampaikan, ada 16 SPPG yang sudah memiliki sertifikat. Kebetulan Jumat siang kemarin kami, tim Satgas, juga rapat. Sudah ada surat edaran terkait kemudahan dalam pengurusan SLHS itu," papar Sekda DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti di Yogyakarta, Senin (6/10/2025).
Made menyebut, Pemda pun akhirnya meminta SPPG melakukan percepatan sertifikasi melalui langkah kebijakan baru.
Pemda mengeluarkan Surat Edaran (SE) agar setiap dapur pengelola program MBG tidak lagi menemui kendala administratif dalam pengajuan sertifikat.
Percepatan ini juga menjadi bagian dari upaya Pemda DIY untuk memastikan setiap tahapan pengolahan makanan memenuhi standar keamanan pangan.
Baca Juga: Hentikan Pemburu Rente, Guru Besar UGM Nilai Program MBG Lebih Aman Jika Dijalankan Kantin Sekolah
Apalagi tiga syarat utama dalam pengajuan sertifikat tersebut.
Dua syarat pertama berkaitan dengan kelayakan sarana dan proses pengolahan makanan, sementara syarat ketiga menyoroti keterjangkauan masyarakat terhadap makanan bergizi dan aman.
"Kadang-kadang meskipun prosesnya sudah higienis, tetapi pada saat pengemasan mereka tidak memakai, misalnya, masker atau sarung tangan. Hal-hal semacam itu juga jadi perhatian," paparnya.
Menurut Made, saat ini kesadaran terhadap kebersihan personal dan pengemasan masih menjadi tantangan utama di lapangan.
Padahal kelalaian kecil seperti tidak menggunakan alat pelindung diri saat mengemas makanan bisa berdampak besar terhadap kualitas pangan dan risiko kontaminasi.
Untuk mempercepat pemenuhan syarat higienitas, Pemda DIY bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan lembaga terkait menggelar berbagai pelatihan bagi pengelola SPPG.
Berita Terkait
Terpopuler
- Total Dana Korban Penipuan Tembus Rp811,1 Miliar, Sebanyak 702.833 Rekening Diblokir
- Media Inggris: FIFA ASEAN Cup Akal-akalan Infantino Pertahankan Posisi, Prabowo Kena Prank
- Arti Mimpi Ketemu Orang yang Sudah Meninggal tapi Tidak Bicara Menurut Primbon Jawa
- Menyakitkan Para Pencari Kerja, Guru Besar UGM: Perbuatan Gibran Tercela, Harus Diselesaikan
- Profil Suhartoyo, Ketua MK yang Menolak Gugatan Soal Ijazah Gibran
Pilihan
-
Polri Gerebek Sarang Narkoba Kampung Boncos dan Ambon! Operasi Masih Berlangsung
-
Prabowo Mau Ganti Panglima TNI dan Jaksa Agung Pekan Ini, Tapi...
-
Polisi Dalami Dugaan Pemalsuan Suket Pendidikan Gibran
-
PDI Perjuangan: Gibran Lebih Baik Mundur dari Wapres
-
Satgas PKH Pamer Tumpukan Duit Rp13 Triliun Hasil Penyelamataan Keuangan Negara di Hadapan Prabowo
Terkini
-
BRI Tambah Reksa Dana Pendapatan Tetap dan Indeks Saham Berbasis ESG
-
BRI Berikan Privilege Nonton Eksklusif Buy 1 Get 2 Ticket di The Premiere Cinema XXI
-
BRI x Prodia: Pilihan Layanan Kesehatan Eksklusif untuk Nasabah BRI Prioritas serta BRI Private
-
161 Bank di Indonesia Bertumbangan, 3 di Antaranya dari Jogja! Cek Masalahnya
-
Miris 117 Kampus Muhammadiyah Tanpa Profesor, Forum PTMA Siapkan Penataan Besar