- Keracunan massal siswa setelah menyantap menu MBG masih jadi sorotan
- Kasus yang harusnya tak terjadi justru diduga karena kelalaian penyedia makanan
- Pemda DIY juga menekankan setiap SPPG di DIY harus mengantongi sertifikasi SLHS
SuaraJogja.id - Pemda DIY mendesak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mempercepat pemenuhan Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) di dapur-dapur pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah ini menjadi bentuk antisipasi terhadap potensi meningkatnya kasus keracunan makanan yang belakangan mulai sering terjadi di berbagai wilayah.
Sebab Hingga awal Oktober 2025, dari total 168 SPPG di DIY, baru 16 satuan yang sudah memiliki SLHS.
Sementara sisanya, 152 dapur penyelenggara masih dalam tahap proses pengurusan dan pendampingan.
Padahal dapur-dapur tersebut menjadi penopang utama distribusi makanan bergizi untuk masyarakat, terutama pelajar.
"Seperti yang kemarin saya sampaikan, ada 16 SPPG yang sudah memiliki sertifikat. Kebetulan Jumat siang kemarin kami, tim Satgas, juga rapat. Sudah ada surat edaran terkait kemudahan dalam pengurusan SLHS itu," papar Sekda DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti di Yogyakarta, Senin (6/10/2025).
Made menyebut, Pemda pun akhirnya meminta SPPG melakukan percepatan sertifikasi melalui langkah kebijakan baru.
Pemda mengeluarkan Surat Edaran (SE) agar setiap dapur pengelola program MBG tidak lagi menemui kendala administratif dalam pengajuan sertifikat.
Percepatan ini juga menjadi bagian dari upaya Pemda DIY untuk memastikan setiap tahapan pengolahan makanan memenuhi standar keamanan pangan.
Baca Juga: Hentikan Pemburu Rente, Guru Besar UGM Nilai Program MBG Lebih Aman Jika Dijalankan Kantin Sekolah
Apalagi tiga syarat utama dalam pengajuan sertifikat tersebut.
Dua syarat pertama berkaitan dengan kelayakan sarana dan proses pengolahan makanan, sementara syarat ketiga menyoroti keterjangkauan masyarakat terhadap makanan bergizi dan aman.
"Kadang-kadang meskipun prosesnya sudah higienis, tetapi pada saat pengemasan mereka tidak memakai, misalnya, masker atau sarung tangan. Hal-hal semacam itu juga jadi perhatian," paparnya.
Menurut Made, saat ini kesadaran terhadap kebersihan personal dan pengemasan masih menjadi tantangan utama di lapangan.
Padahal kelalaian kecil seperti tidak menggunakan alat pelindung diri saat mengemas makanan bisa berdampak besar terhadap kualitas pangan dan risiko kontaminasi.
Untuk mempercepat pemenuhan syarat higienitas, Pemda DIY bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan lembaga terkait menggelar berbagai pelatihan bagi pengelola SPPG.
Berita Terkait
Terpopuler
- Lupakan Aerox atau NMAX, Skutik Baru Yamaha Ini Punya Traksi dan Agresivitas Sempurna di Trek Basah
- Ratusan Honorer NTB Diberikan Tali Asih Rp3,5 Juta Usai Putus Kontrak
- 3 Sampo yang Mengandung Niacinamide untuk Atasi Rambut Rontok dan Ketombe
- Anggota DPR RI Mendadak Usul Bangun 1.000 Bioskop di Desa Pakai Dana APBN 2027
- 4 Bedak Padat Wardah yang Tahan 12 Jam, Coverage Tinggi dan Nyaman Dipakai Seharian
Pilihan
-
Staf Ahli Gubernur Kaltim Bawa-Bawa Status "Cucu Nabi" Demi Redam Demo Massa
-
Cara Buka Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel dari HP, Tak Perlu Antre di Bank
-
Nathalie Holshcer Sebut Pengawal Pribadinya Ditembak Polisi, Minta Tanggung Jawab Polri
-
Modus Oknum Ustad di Lubuk Linggau Ajak Santri ke Kebun Sawit, Berujung Kasus Pencabulan
-
Bawa Bukti ke Istana, Purbaya 'Bongkar' 10 Perusahaan Sawit Manipulasi Harga Ekspor
Terkini
-
Tanah Adat Dirampas, Konflik dengan Negara Kian Memanas, RUU Masyarakat Adat Mendesak Disahkan
-
Dua Dekade Gempa Jogja, Ancaman Megathrust dan Pentingnya Klaster Bencana
-
Dampak Konflik Geopolitik: Shamsi Ali Ungkap Bahaya Retorika Trump bagi Komunitas Muslim di Amerika
-
Leo Pictures Gelar Gala Premiere Terbesar: 'Jangan Buang Ibu' Bakal Sentuh Hati Penonton Indonesia
-
Rupiah Melemah, Purbaya Yakin Ekonomi Indonesia Tetap Kuat, Kurs Kembali ke Rp15 Ribu