APBD DIY Dihantam Krisis, 67 Persen Bergantung Dana Transfer, Pemda Terpaksa Pangkas Anggaran

SuaraJogja.id - Pemda DIY semakin memperketat pengeluaran di tengah tekanan ekonomi yang ditandai dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi dan fluktuasi nilai tukar rupiah yang terjadi saat ini. Bilamana tidak, Pemda masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat yang mencapai lebih dari 67 persen.

"Pengaruhnya [naiknya BBM dan melemahnya rupiah] cukup banyak, karena 67 persen APBD kita merupakan dana transfer. Ketika kemudian itu berkurang, tentu sangat berimbas terhadap anggaran kami pada 2026. 

Karena itu kami harus mencari mana yang benar-benar menjadi prioritas," ujar Sekda DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti Made, Senin (15/6/2026).

Menurut Made, kebijakan efisiensi yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto Dana Transfer Daerah (TKD) 2026 di DIY mengalami penguranganingga lebih dari Rp167 Miliar. Belum lagi Dana Keistimewaan (danais) yang juga mengalami pemangkasan sekitar Rp400 Miliar hingga tinggal Rp1 Triliun.

Penurunan tersebut membuat Pemda sejak awal tahun harus melakukan pemangkasan di berbagai sektor karena ruang fiskal DIY semakin sempit. Berbagai langkah efisiensi dilakukan agar pelayanan publik tetap berjalan.

Pemda DIY sebelumnya telah menjalankan penghematan energi, termasuk dengan mengurangi penggunaan kendaraan dinas dan menerapkan sejumlah kebijakan internal seperti car free day.

Namun dengan melemahnya rupiah dan naiknya harga BBM saat ini, kemampuan keuangan daerah semakin tertekan. Pemda yang sudah menyusun desain anggaran 2026 secara sangat ketat dan minimalis masih dipaksa untuk berhemat disana-sini.

"Sebenarnya desain anggaran kita sudah sangat-sangat minimalis. Kami juga agak kesulitan khususnya untuk kendaraan operasional yang menggunakan Dex yang mengalami kenaikan harga," tandasnya.

Karena itulah saat ini Pemda berupaya melakukan penghematan lebih ketat. Di antaranya mulai mengatur kembali penggunaan kendaraan dinas dan membatasi perjalanan dinas yang dinilai tidak mendesak. 

Baca Juga: Diguyur Hujan, Ratusan Mahasiswa dan Elemen Sipil Padati Gejayan Gelar Seruan Bersama

Koordinasi antarlembaga juga didorong memanfaatkan teknologi digital. Hal itu dilakukan agar tidak seluruh kegiatan harus dilakukan secara tatap muka.

"Kalau ada kunjungan-kunjungan ya tidak usah satu orang satu mobil. Kalau memang bisa dilakukan secara daring, ya Zoom saja. Koordinasi yang tidak harus datang langsung, itu yang kita lakukan," katanya.

Penghematan besar-besaran dilakukan, lanjutnya karena tidak ada perubahan terhadap postur anggaran yang telah ditetapkan. Keterbatasan ruang fiskal membuat Pemda DIY tidak memiliki banyak pilihan selain mengoptimalkan anggaran yang sudah tersedia.

"Tidak ada perubahan anggaran, karena kalau pun diubah, anggarannya juga tidak ada tambahan. Jadi kita harus mengoptimalkan yang ada dan mengatur pemanfaatan kendaraan dinas itu sendiri," ujarnya.

Selain kenaikan harga BBM, pelemahan rupiah juga mulai menimbulkan kekhawatiran terhadap sejumlah proyek pembangunan dan infrastruktur di DIY. Menurut Made, sejumlah pekerjaan konstruksi yang telah terikat kontrak berpotensi terdampak, terutama proyek yang menggunakan komponen dengan keterkaitan terhadap nilai tukar dolar Amerika Serikat.

Pemda DIY pun telah melakukan konsultasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk membahas kemungkinan penyesuaian terhadap beberapa komponen biaya dalam kegiatan konstruksi yang sensitif terhadap perubahan kurs.