Tingkat Kemiskinan di Yogyakarta Masih Tinggi

SuaraJogja.id - Angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) masih cukup tinggi saat ini. Bahkan lebih tinggi dari rata-rata nasional, yakni mencapai 11,81 persen.

Padahal angka rata-rata nasional hanya sebesar 9,66 persen.

Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPD) DIY sekaligus Wakil Gubernur (wagub) DIY Sri Paduka Paku Alam X mengemukakan DIY berada pada urutan 23 dari 34 propinsi di Indonesia.

Angka kemiskinan tertinggi di Kulon Progo dan Gunungkidul. Bahkan dari lima kabupaten/kota, Indeks Pembanguan Manusia (IPM) Gunung Kidul juga terbilang paling rendah.

"Pendapatan per kapita masyarakat Gunungkidul dan Kulon Progo masih berada di tingkat terendah dibanding kabupaten/kota lainnya," papar Paku Alam dalam Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPD) DIY di Kantor Gubernur DIY, Rabu (10/7/2019).

Meski angka kemiskinan tinggi, menurut Wagub, terjadi loncatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kulon Progo sebesar 10,62 pada tahun 2018 dari 5,97 pada tahun 2017. Selain itu tingkat kemiskinan di kabupaten Kulon Progo turun dari 20,03 persen menjadi 18,30 persen atau sebesar 1,73 persen.

"Tetapi angka tingkat kemiskinan DIY masih tertinggi," tandasnya.

Karena itulah Wagub meminta penyusunan strategi untuk menyeimbangkan pertumbuhan antar kabupaten/kota. Perlu ada parameter tersendiri untuk menghitung angka kemiskinan untuk penilaian kinerja DIY ke depan disesuaikan dengan melihat target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) sebesar 7 persen pada Tahun 2022.

Semua pihak juga diharapkan memprioritaskan pengarusutamaan kemiskinan untuk semua program/kegiatan tahun 2020-2022. Selain itu perlu adanya sinergitas program dan kegiatan antara Pemda DIY dan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TSLP) DIY.

"Setiap kepala OPD (organisasi perangkat daerah) dapat menjadi bapak asuh/bapak angkat untuk mendampingi pengendalian/penurunan tingkat kemiskinan," paparnya.