SuaraJogja.id - Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Sekda Pemprov DIY) Gatot Saptadi buka suara terkait protes yang dilakukan sejumlah elemen masyarakat terkait pernyataan Presiden RI Joko Widodo dalam akun Twitter mengenai cincin api.
Menurut mantan Kepala Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) DIY tersebut, kedua hal itu seharusnya tidak dibenturkan.
"Potensi tsunami itu ada dimana-mana. Artinya jangan dibenturkan antara aktivitas ekonomi, layanan publik (bandara) dengan bencana. Di (pantai) selatan juga. Kalau dituruti (contohnya) Bantul itu daerah bencana gempa, masak tidak boleh ditempati," papar Gatot di Kantor Gubernur DIY pada Senin (29/7/2019).
Menurut Gatot, konsep penanganan bencana sebenarnya bukan menghindari potensi terjadinya gempa atau tsunami. Namun, menerapkan sarana mitigasi bencana, salah satunya penyelamatan manusia.
Baca Juga:Cuitan Jokowi Soal Cincin Api, Walhi: Bandara Kulon Progo Harus Dikaji Lagi
Gatot mengklaim, pembangunan Yogyakarta International Airport (YIA) sudah melalui berbagai kajian dari sejumlah pakar. Karenanya, Presiden Jokowi juga tidak akan sembarangan memberikan izin untuk pembangunan bandara di Temon, Kulon Progo.
"Apa yang disampaikan Pak Jokowi (bersama BMKG) sudah sejelas-jelasnya, supaya masyarakat tahu potensi bencana sehingga masyarakat siap," tandasnya.
Gatot menambahkan, konsep mitigasi bila terjadi bencana di bandara yang jelas prioritasnya adalah penyelamatan manusia. Baru berikutya, penyelamatan sarana dan prasarana serta lainnya.
"Bencana itu tidak bisa dihindari, kapan akan terjadi juga tidak tahu. Yang penting tahu potensi bencana dan bagaimana menerapkan mitigasinya," jelasnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
Baca Juga:Potensi Gempa 8,8 SR, Penolak Bandara Kulon Progo Kirim Surat ke Jokowi
