SuaraJogja.id - Stok vaksin yang berstatus gratis di Kabupaten Bantul mengalami kekosongan sejak pertengahan tahun lalu. Akibatnya, bagi masyarakat yang membutuhkan harus membeli secara mandiri di klinik atau rumah sakit swasta.
Kepala Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas Kasihan, Yulisnaka Rasa Susila mengungkapkan ketidaktersediaan vaksin polio di Bantul memang sudah sejak lama terjadi. Hal tersebut lantaran Kementrian Kesehatan gagal melakukan pengadaan.
"Sebelum November 2019 memang sudah kosong," katanya, kemarin seperti dikutip dari harianjogja.com.
Yulis sapaan akrabnya menyebut kekosongan vaksin polio itu, jelas menghambat pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Ia mengakui minat masyarakat untuk imunisasi polio masih tinggi.
Baca Juga:2020 Tahun Politik, Apdesi Bantul Diingatkan Jaga Indepedensi
Lantaran stok vaksin polio kosong, masyarakat pun terpaksa harus membeli vaksin secara mandiri di rumah sakit swasta atau klinik swasta.
"Kalau puskesmas kan dapat dari pemerintah, pemasoknya dari Bandung. Nah, enggak tau yang swasta," kata Yulis.
Hingga hari ini, kabar mengenai ketersediaan vaksin polio di puskesmas belum juga jelas. Pasalnya, tidak ada surat atau pemberitahuan resmi dari Kemenkes.
Sebagai antisipasi, orang tua anak memilih imunisasi di rumah sakit swasta dengan biaya lebih dari Rp 100.000.
"Dari tahun lalu, vaksin polio di puskesmas kosong. Karena takut kelamaan, saya imunisasi ke RS PKU Muhamadiyah Bantul," ujar Nanda Reni Fera Ramadhan, warga Desa Srigading, Kecamatan Sanden, Bantul.
Baca Juga:Mengeluh Demam Sepulang dari China, Mahasiswi Diisolasi di RSUD Bantul
Nanda mengaku tidak keberatan dengan biaya yang harus dikeluarkan. Hanya saja, ia berharap pemerintah segera mengadakan kembali vaksin polio di puskesmas.
"Vaksin polio itu fasilitas dari pemerintah, harusnya kita bisa dapat gratis," ucapnya.
Kepala Seksi Surveilans dan Pencegahan Penyakit Menular Dinas Kesehatan Bantul Abdenego Dani Nugroho justru menganggap pembembeli vaksin secara mandiri itu merupakan tanda masyarakat punya kesadaran akan kesehatan yang tinggi.
Meski begitu, dia tetap mengakui Pemerintah Pusat belum optimal dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya yang ada di daerah.
"Seharusnya kegagalan Pemerintah Pusat itu tidak terjadi. Pasalnya, kami-kami ini yang di daerah tidak bisa berbuat apa-apa," ujarnya.
