Indeks Terpopuler News Lifestyle

Gubernur DIY Tetapkan Setiap Orang yang Masuk ke DIY Dikategorikan ODP

M Nurhadi Kamis, 26 Maret 2020 | 15:20 WIB

Gubernur DIY Tetapkan Setiap Orang yang Masuk ke DIY Dikategorikan ODP
Gubernur DIY Sri Sultan HB X melakukan rapat bersama bupati/wali kota serta DPRD DIY di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Minggu (15/3/2020). - (SuaraJogja.id/Putu)

Pemudik dan orang yang datang ke DIY semakin melonjak.

SuaraJogja.id - Gubernur DIY, Sri Sultan HB X memutuskan, setiap pendatang dan pemudik yang masuk ke DIY dikategorikan dalam Orang Dalam Pemantauan (ODP) Covid-19 atau virus corona. ODP ini diwajibkan mengisolasi diri selama 14 hari dan dilarang berkumpul dengan kerumuman maupun berkerumun. 

Kebijakan ini diambil karena ODP di DIY meningkat drastis selama beberapa hari terakhir hingga lebih dari 1.000 orang. Dari identiifikasi yang dilakukan, kebanyakan berasal dari luar DIY yang datang atau mudik ke DIY.

“Tadi kita rapat, kami melihat bahwa orang dalam pemantauan itu naik drastis, karena apa? Karena sudah mulai mudik kesini,” ujar Sultan di Kantor Gubernur DIY, Kamis (26/03/2020).

Sultan mengaku tidak mengetahui alasan para pemudik yang berasal dari luar kota seperti Jakarta, Bogor dan lainnya. Namun kemungkinan karena di kota-kota tersebut mereka tidak bisa lagi bekerja karena lockdown atau alasan lain.

Terlebih pemerintah sudah merencanakan pelarangan mudik tahun ini. Akibatnya, sebelum kebijakan tersebut digulirkan, mereka mudik lebih cepat ke DIY.

“Dengan mudik ini, kami takut justru mereka membawa virus (corona). Jogja selama ini masih (zona) hijau (untuk corona) karena virus coronanya impor (imported case). Mereka (pemudik) pergi kemudian pulang, lalu sakit. Tidak ada yang (terjangkit virus corona) dari dalam (jogja),” tandasnya.

Dengan kebijakan ini, maka para pemudik ataupun yang masuk ke wilayah DIY diharapkan mengisolasi diri 14 hari. Selama kurun waktu tersebut, seluruh perangkat desa dan kepolisian harus mendata dan memeriksa warganya yang datang dari luar DIY.

Hal tersebut karena mereka merupakan pihak yang lebih mengetahui data warga masing-masing. Termasuk mengetahui kondisi kesehatan mereka, entah negatif atau positif corona.

“Harapan saya biarpun orang dalam pemantauan naiknya tinggi tapi untuk kepastian negatif atau positif [corona] bisa kita kontrol karena nggak mungkin kalau mereka mau pulang ke rumah sendiri dari jakarta atau jawa barat kan tidak mungkin. Yang penting kita bisa kontrol itu dan mengatasi itu,” ujarnya.

Sementara Sekda DIY, Baskara Aji mengungkapkan pihaknya sudah meminta bupati/walikota untuk menugaskan aparat untuk mendata dan melakukan pemantauan pemudik serta pendatang ke masing-masing kabupaten atau kota. 

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait