SuaraJogja.id - Dampak pandemi virus corona ke sektor pariwisata di DIY nampaknya semakin memburuk. Kerugian yang ditanggung sebanyak 18 ribu pelaku wisata di DIY hingga Senin (27/04/2020) ini sudah mencapai Rp240 Miliar.
Berdasarkan laporan dari Perhimpunan Hotel dan Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY Jumlah ini meningkat tiga kali lipat dari data sebelumnya, dimana kerugikan dialami 15 ribu pelaku wisata per 16 April 2020 lalu baru sekitar Rp 80 Miliar.
Kerugian terbesar yang dialami pelaku wisata terutama pada biaya operasional. Diantaranya pembayaran BPJS karyawan, PLN serta cicilan perbankan yang belum bisa terbayar secara penuh hingga saat ini.
"Kalau PLN tetap membayar hanya [kita berharap ada] penundaan dan diskon karena keadaan [terdampak pandemi virus corona] seperti ini. Bahkan Maret kemarin tagihannya tinggi hingga dua kali lipat karena menghitung Desember, Januari, Februari itu tingkat hunian tinggi sehingga tagihan PLN juga tinggi," ungkap Ketua PHRI DIY, Deddy Pranowo Eryono usai bertemu Komisi B DPRD DIY, Senin siang.
Baca Juga:Akses Masuk DIY Resmi Ditutup, Pemudik Dilarang Masuk
Menurut Deddy, kehilangan pendapatan terbesar dari pelaku wisata hingga kini karena minimnya tingkat hunian atau reservasi. Bahkan hingga saat ini okupansi hotel di bawah 10 persen. Selain itu pemasukan melalui properti hotel seperti makanan juga mengalami kerugian yang cukup besar.
Bila kondisi ini dibiarkan maka pelaku wisata di DIY dikhawatirkan rata-rata hanya bisa bertahan hingga dua bulan kedepan pada Juni 2020 mendatang. Sebagian lainnya hanya bisa bertahap hingga September atau Desember 2020.
"Kekuatan hotel beda, rata-rata hanya bisa bertahan sampai Juni. Dari 400 anggota kita kuatnya hanya sampai Juni," bebernya.
Karenanya PHRI berharap pemerintah, termasuk di daerah bisa ikut memikirkan nasib mereka. Sebab insentif yang dijanjikan pun hingga saat ini belum mereka dapatkan.
Padahal 18 ribu karyawan hotel, restoran serta pelaku wisata lain di DIY harus memenuhi kebutuhan hidup. Sementara alih-alih bantuan bahan pokok, Dinas Pariwisata (dinpar) DIY justru menawarkan pelatihan bagi pelaku wisata.
Baca Juga:Pasien Corona DIY Terus Bertambah, TRC BPBD: Pakai APD Itu Panas Tahu!
Apalagi hotel dan restorant yang masih buka saat ini lebih karena alasan branding DIY kalau pariwisata DIY masih hidup. Kalau tidak dipromosikan maka dikhawatirkan nantinya akan semakin sulit untuk bertahan.
"Yang dibutuhkan karyawan kami bukan pelatihan tapi makan. Karenanya insentif yang diberikan seharusnya berupa uang bukan pelatihan karena sebagian hotel sudah tidak bisa menggaji karyawan mereka," ungkapnya.
Sementara Ketua Komisi B DPR DIY, Danang Wahyu Broto mengungkapkan DPRD DIY akan memanggil PLN dan BJPS untuk menyampaikan keberatan dari para pelaku wisata. Diharapkan ada kompensasi dari BUMN tersebut agar sektor pariwsata tetap bisa bertahan.
"Nanti kita panggil untuk cari solusi dari masalah operasional pelaku wisata ini," imbuhnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
