SuaraJogja.id - Berbeda dari Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC) Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang melarang perkuliahan luring atau tatap muka di masa pandemi COVID-19 ini, Gubernur DIY, Sri Sultan HB X justru mempersilahkan kampus-kampus untuk memulai kuliah tatap muka.
Namun, Sultan memberikan sejumlah persyaratan kepada kampus yang bersikeras membuka perkuliahan tatap muka.
"Ya silahkan saja [kampus dibuka], tapi kita minta supaya data-data mahasiswa masuk jogja pass," ungkap Sultan di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Senin (14/09/2020).
Dengan masuk di Jogja Pass yang merupakan platform untuk Self Screening COVID-19 sekaligus Identitas Digital bagi masyarakat di DIY ini, maka Gugus Tugas bisa melakukan penelusuran jika sewaktu-waktu ditemukan mahasiswa atau civitas akademika lain yang positif COVID-19.
Baca Juga:Mensos Apresiasi Lurah di DIY yang Serahkan Kembali Tanah Milik Kemensos
Apalagi yang berkuliah di DIY tidak hanya warga lokal namun dari berbagai daerah, termasuk mahasiwa dari zona-zona merah dan hitam COVID-19.
"Seperti halnya pariwisata, yang kuliah kan bukan hanya orang Jogja. Bisa orang Jakarta, bisa Surabaya, bisa manapun. Begitu masuk terus [terpapar] COVID-19, kalau datanya tidak punya kan, gimana kita akan tracing. Yang penting kita bisa tracing," ungkapnya.
Sultan menambahkan, Pemda DIY tidak bisa hanya mengutamakan masalah kesehatan dalam penanganan COVID-19.
Tetapi juga mempertimbangkan perekonomian warga, termasuk dunia pendidikan yang perlu dipikirkan. Karenanya perlu ada keseimbangan dalam menghadapi pandemi ini dari sisi kesehatan maupun perekonomian.
Sebab bila hanya fokus pada kesehatan, maka perekonomian warga DIY bisa semakun terpuruk. Warga pun akan kesulitan untuk bisa sehat bila perekonomian mereka tak jalan.
Baca Juga:Klaster Kantor Mengacam, BPBD DIY Minta Protokol Layanan Publik Diperketat
"Kita tidak bisa menafikan yang lain, kesehatan [jalan] tapi ekonomi macet. Atau ekonomi kita tumbuhkan tapi tidak taat protokol [kesehatan] . Kalau sakit kan juga tidak bisa berproduksi. Jadi kan bagaimana kita bisa mengatur antara pertumbuhan [ekonomi] dan menjaga protokol [kesehatan] jadi jalan tengah. Ini jadi sesuatu yang sangat penting, silahkan ekonomi tumbuh tapi protokol [kesehatan] diterapkan dengan baik," bebernya.
UAD batal
Secara terpisah Rektor Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta, Muchlas MT di kampus setempat mengungkapkan, kampus tersebut mengikuti surat edaran yang diterbitkan MCCC Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang melarang perkuliahan luring atau tatap muka di masa pandemi COVID-19 ini, termasuk bagi 5.000 lebih mahasiswa baru.
Kampus tersebut yang awalnya akan mulai membuka kuliah luring secara bertahap pada November 2020 mendatang akhirnya membatalkan rencana tersebut.
"Akhirnya kami tinjau kembali semua rencana perkuliahan sampai waktu yang belum ditentukan seperti anjuran pimpinan pusat Muhammadiyah karena pandemi yang diperkirakan turun justru naik tajam," ungkapnya.
Meski demikian, untuk kegiatan internal terbatas seperti rapat dan uji kompetensi bagi para calon apoteker nantinya tetap akan dilakukan secara luring pada akhir November 2020. UAD tengah mengajujan ijin pada gugus tugas dan Pemda DIY serta PP Muhammadiyah untuk melaksanakan kebijakan tersebut.
