SuaraJogja.id - Pemilih pemula menjadi kelompok yang akan diperebutkan oleh bakal calon bupati dan wakil bupati Gunungkidul. Pasalnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebut jika jumlah pemilih pemula pada daftar pemilih sementara mencapai 35% dari total sebanyak 600.825 jumlah pemilih yang sudah didata.
Namun Forum Serikat Guru Indonesia (FSGI) menyebut jika pemilih pemula menjadi golongan rentan menjadi sasaran politik uang. Dengan janji memberi kuota internet bacalon bupati dan wakil bupati berusaha membujuk untuk memilih pasangan ini. FSGI sendiri telah menengarai adanya beberapa wilayah yang telah membujuk pemilih pemula dengan memberi kuota.
Sekjen FSGI Heru Purnomo mengatakan, dalam laporan yang masuk, ada oknum dinas pendidikan di sejumlah daerah meminta data nomor handphone para siswa pemilih pemula dalam Data Pokok Pendidikan Kemendikbud untuk memperoleh bantuan kuota internet peserta didik.
“FSGI mendapatkan laporan adanya perintah pencatatan nomor HP alumni di jenjang pendidikan SMA/SMK dan diserahkan pada calon kepala daerah, padahal perintah ini tidak ada kaitannya dengan kewajiban Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam mencerdaskan kehidupan bangsa,” ujar Heru Purnomo seperti yang dimuat di suara.com hari Senin (14/9/2020) kemarin.
Baca Juga:Masih Sepi dan Bersih, Viral Pantai di Gunungkidul Jadi Surga Tersembunyi
Plt Ketua Bawaslu Gunungkidul, Tri Asmiyanto sendiri tidak menampik kerawanan tersebut. Karena memiliki kerawanan cukup tinggi maka Bawaslu akan menjadikan kelompok pemilih pemula sebagai prioritas dalam pengawasan untuk Pilkada Gunungkidul ini.
Saat ini pihaknya masih menunggu data kongkrit siapa saja yang berpotensi menjadi pemilih pemula dalam Pilkada kali ini. Sehingga nanti pihaknya akan berupaya memberikan penekanan alias prioritas dalam berbagai sosialisasi berkaitan dengan peningkatan kualitas pemilih nantinya.
"Kita selama ini bergandengan tangan dengan KPU dan Kesbangpol untuk melakukan sosialisasi di setiap kepanewonan untuk menciptakan politik yang bersih," terangnya saat dihubungi nomor pribadinya, kemarin.
Ia mengakui jika pengawasan bagi pemilih pemula memang lebih rumit tahun ini. Utamanya karena kegiatan belajar mengajar masih di dalam jaringan. Biasanya Bawaslu melakukan roadshow dari sekolah ke sekolah untuk melakukan sosialisasi, tapi karena pandemi ini maka pihaknya kini harus membuat rancangan baru.
Sejauh ini pihaknya menyiapkan tiga strategi diantaranya berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk memastikan sambungan internet untuk interaksi dalam jaringan, kemudian para pemilih pemula yang notabennya masih duduk di bangku sekolah ini diajak untuk melakukan pengawasan partisipatif sebagai relawan pemilih pemula dan juga sekolah akan menjadi kader pengawasan pemilih pemula.
Baca Juga:Kontak dengan Warga Positif Corona, Empat Pamong di Gunungkidul Dikarantina
Untuk menjaga para pemilih pemula terlibat politik praktis, Balai Pendidikan mengakui cukup kesulitan karena kondisi pandemi covid-19 ini yang belum memungkinkan untuk kegiatan tatap muka dalam KBM. Sehingga pendidikan politik bagi para siswa belum bisa sepenuhnya dilakukan.
"Kami hanya mengimbau kepada kepala sekolah, untuk mengawasi dan mengingatkan bahwa ASN harus netral," ucap Kepala Bidang Pendidikan Menengah Disdikpora Gunungkidul, Sangkin.
Sejauh ini, Sangkin menilai kondisi siswa-siswi pemilih masih adem ayem. Ia mengakui tidak ada pemantauan khusus di lingkungan Balai Dikmen. Secara umum nanti guru pelajaran PPKn yang akan memberikan penjelasan terkait dengan Pendidikan Politik.
Kontributor : Julianto
