SuaraJogja.id - Pakar hukum dan tata negara Refly Harun angkat bicara terkait pernyataan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin yang menyebut demonstran sampah demokrasi.
Menurut Refly Harun, pendapat tersebut merupakan hak Ngabalin. Namun, dia mempertanyakan bagaimana mungkin aksi demonstrasi disebut sampah demokrasi.
"Demokrasi itu merupakan kedaulatan rakyat. Nah kedaulatan rakyat itu diwujudkan dalam berbagai bentuk, salah satunya pemilu. Setelah berpemilu, rakyat boleh menyatakan sikat terhadap presiden atau wakil rakyat yang dipilihnya," ujar Refly seperti dikutip dari kanal Youtube miliknya, Jumat (16/10/2020).
Namun, menurut Refly, adalah sebuah keanehan ketika dalam perspetik demokrasi, perlindungan itu diberikan kepada eksekurtif dan legislatif yang notabene petugas dari rakyat.
Baca Juga:Persulit SKCK Pelajar yang Ikut Demo, Polisi Dinilai Ancaman bagi Demokrasi
"Harusnya yang mesti dilindungi adalah rakyat, bukan mereka yang di singgasana kekuasaan. Kalau rakyat berdemonsrasi, tugas negara mengawal dan melindungi agar mereka bisa menyampaikan orasi dan pendapat dengan cara aman dan damai," tutur Refly.
Sebaliknya, kata Refly, ini malah masyarakat yang dianggap sebagai sampah demokrasi atau musuh, sehingga negara memasang barikade agar tidak berdialog dengan kelompok yang kontra.
"Ini salah kaprahnya. Negara harus berperan sebagai ayah yang mengayomi masyarakat yang suka memuji dan mengkritik. Semua berhak atas perlakuan perlindungan yang adil," kata Refly Harun.
Refly Harun berpendapat, jika ada kerusuhan ketika demonstrasi, kegagalan bukan pada demonstran melainkan kepada negara yang tidak bisa memberikan 'lapangan bermain' untuk mereka.
"Sehingga para demonstran tetap mampu menyampaikan suara dan aspirasi mereka hati nurani mereka. Jadi tugas negara mendengarkan keluhan dan opini mereka," tutur Refly Harun.
Baca Juga:Sebut Pendemo Sampah Demokrasi, Ngabalin Kena 'Damprat' PA 212: Memalukan!
Pun Refly kembali mengingatkan bahwa kedaulatan tetap di tangan rakyat meski ada pemmpin dan wakil-wakil yang dipilih oleh rakyat.
"Jadi bang Ngabalin, demonstrasi itu sama sekali bukan sampah, dia adalah mahkota, dia adalah pucuk dari demokrasi dan demokrasi tanpa demonstrasi tanpa sarana menunjukkan kedaulatan rakyat, dia bukanlah demokrasi, tapi otokrasi atau oligarki," ujar Refly Harun.
Untuk diketahui, sejumlah massa menggelar aksi demonstrasi di kawasan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta pada Selasa (13/10/2020).
Dalam wawancara dengan CNNIndonesia.com pada Selasa (13/10/2020), Ngabalin menyebut massa aksi demonstrasi merupakan sampah demokrasi di negeri ini.
"Di masa pandemi, dia kirim orang untuk berdemonstrasi. Dimana logikanya coba, jangan jadi sampah demokrasi di negeri ini," kata Ngabalin.
