SuaraJogja.id - Kabar mengenai vaksin Covid-19 yang akan segera hadir di Indonesia beredar di kalangan masyarakat. Namun, keberadaan vaksin yang sudah ditunggu kehadirannya sejak berbulan-bulan lamanya itu menuai kontroversi bahkan dari kalangan dokter sepesialis paru dan penyakit dalam.
Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pekan lalu menyatakan bulan depan sekitar 6,6 juta dosis vaksin Covid-19 dari China tiba di Indonesia. Vaksinasi massal juga akan mulai dilakukan menyusul kedatangan vaksin tersebut.
Ada tiga jenis vaksin yang dipesan dari China: produksi Sinovac, G42/Sinopharm, dan CanSino Biologics. Ketiga vaksin tersebut menuai banyak pertanyaan lantaran belum dinyatakan aman dan ampuh untuk meningkatkan imunitas serta belum dinyatakan lolos uji tahap III.
Meski dinantikan, tetapi kehadiran vaksin ini kini justru menuai kontroversi. Pemerintah dinilai terlalu terburu-buru dalam membeli vaksin asal China tersebut. Hal tersebut menuai banyak tanggapan dari kaum akademisi dan praktisi kesehatan. Salah satunya dokter jantung di Tangerang, Berlian Idris.
Baca Juga:Jadi Wilayah Rawan Bencana, Bantul Tetapkan Status Siaga Darurat
Sebagai dokter jantung, ia juga dikenal kerap menyuarakan mengenai Covid-19 sejak awal pandemi. Dalam cuitannya, Rabu (21/10/2020), Berlian mengunggah dua surat rekomendasi dari perhimpuan Dokter Paru Indonesia dan Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia.
"Tolong jangan main-main dengan nyawa manusia. Perhimpunan dokter paru dan internis sudah menyampaikan pendapat: vaksin #COVID19 harus dipastikan aman & efektif sebelum disuntikkan pada masyarakat Indonesia. Bagaimana kita memastikannya bila hasil uji klinis fase 3 belum ada?," tulis Berlian dalam cuitannya.
Pada dasarnya dari kedua surat yang ia unggah tersebut, mereka menyatakan dukungannya kepada pemerintah dalam penanganan virus corona, yang sudah menyerang Indonesia selama 7 bulan terakhir. Namun, mereka juga memberikan beberapa rekomendasi sebelum vaksin tersebut dibagikan massal.
Perhimpunan dokter paru mengimbau agar setiap vaksin yang akan disuntikkan massal harus melewati uji klinis terlebih dahulu. Setiap vaksin juga diminta untuk sudah mendapatkan persetujuan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Mereka juga menilai, Kementerian Kesehatan perlu menyampaikan syarat-syarat terkait inidikasi penerima vaksin resmi dari pemerintah.
Terakhir, mereka juga memohon kepada PB IDI agar dapat membuat panduan atau pedoman pemberian vaksin Covid-19 yang dapat dijadikan pegangan bagi anggota PB IDI dalam pemberian vaksin. Tidak jauh berbeda, Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam juga meminta agar vaksin yang digunakan sudah terbukti efektivitas dan keamanannya melalui uji klinis sesuai dengan tahapan pengembangan vaksin baru.
Baca Juga:Jadi Wilayah Hilir, BMKG Minta Masyarakat Bantul Waspadai Dampak La Nina
Untuk mencapai tujuan tersebut, mereka menilai perlu cukup waktu, sehingga tidak perlu tergesa-gesa sambil terus mengingatkan kepada masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Sejak diunggah, cuitan berlian itu sudah mendapatkan banyak respon dari masyarakat.
Di antaranya ada 2.000 lebih yang menekan tanda suka, seribu lebih lainnya membagikan ulan,g dan tidak sedikit juga yang memberikan komentar. Warganet turut membahas dan memberikan pendapat mereka mengenai vaksin tersebut. Beberapa meminta pemerintah untuk menjajal vaksin terlebih dahulu untuk membuktikan keamanannya.
"Kalau belum aman, pak dokter jangan mau dong suruh nyuntik hehehe," tulis akun @indrasaja01.
"Gini aja dok ngomong ke presidennya, kan pemerintah bilang vaksinnya AMAN. Yaudah, PRESIDEN & PARA MENTERI yang PERTAMA disuntik. Kan bilangnya AMAN, HEU. Gitu kan gak repot," komentar akun @r_ligaarief.
"Vaksin dah kadung dipesan dan dibeli pakai uang. Kalau gak dijual bisa rugi. Silahkan dicoba dulu ke pejabat-pejabat dan anggota parlemen. Humanity are bad for business (Kemanusiaan adalah buruk untuk bisnis-red)," tanggapan akun @TheRieed.
Sementara akun @rizkimono_ menyampaikan, "Dokter di Indonesia harus sadar deh kayaknya, bahwa pemerintah emang gak pernah memprioritaskan kesehatan warga negaranya. Masalah uji klinis vaksin covid ini jadi contoh mutakhirnya."
