SuaraJogja.id - Forum Ukhuwah Islamiyyah atau FUI Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar aksi unjuk rasa di Titik Nol Kilometer. Aksi ini menyoroti sikap pemerintah yang tidak adil terkait sejumlah hal termasuk tewasnya 6 laskar FPI.
"FUI DIY mengadakan aksi dalam rangka mewujudkan kecintaan kita terhadap agama dan negara. Dengan tuntutan terhadap pemerintah untuk bertindak secara adil dan melaksanakan perlindungan terhadap HAM seluruh warganya," kata Syukri, kepada awak media di sela-sela aksi yang dilakukan di Titik Nol Kilometer, Yogyakarta, Jumat (18/12/2020).
Menurut Syukri, pesan moral dari aksi atau kejadian belakangan ini adalah ketika hukum dan HAM yang telah diinjak-injak oleh aparat. Maka kepala negara harus hadir di situ untuk memberikan solusi kepada semua pihak.
Jika memang hal tersebut tidak dilakukan berarti orang tertinggi dalam pemerintahan tersebut telah melakukan pengkhianatan pada jabatannya. Diharapkan Syukri dengan aksi ini dapat sedikit membuka mata pihak terkait untuk bisa mengembalikan kondisi Indonesia saat ini kepada cita-cita proklamasi dulu.
Baca Juga:PWNU DIY Tolak Aksi Bantu Syuhada di Titik Nol Km, Ajak Jauhi Kerumunan
"Indonesia harus kembali pada aturan yang benar, untuk tunduk kepada proklamasi. Artinya semua hukum berlaku tegak dan adil. Segala kebijakan juga harus berpihak kepada rakyat," tegasnya.
Syukri menilai tanpa hal-hal tersebut maka HAM dan keadilan kedaulatan bangsa Indonesia bisa semakin ternoda. Jika itu sampai tidak diselamatkan maka kehidupan bangsa bernegara dapay hancur.
"Oleh karena itu kita berharap Presiden Jokowi dan staf-stafnya bisa mewujudkan kemabli cita-cita proklamasi bangsa Indonesia," harapnya
Syukri mengungkapkan duka cita yang mendalam terkait dengan meninggalnya 6 laskar FPI dalam kejadian penembakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Ia menyesalkan dan mengutuk keras tindakan oknum aparat kepolisian yang telah melakukan Extra Judicial Killing dan mengarah kepada tindakan pelanggaran HAM berat.
Pihaknya juga mendukung dan mendesak pemerintah untuk melakukan pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta Independen dengan melibatkan Tim Komisi Hak Asasi Manusia Internasional serta Mahkama Internasional. Hal itu guna mengusut tuntas insiden penembakan tersebut secara objektif, profesional dan transparan.
Baca Juga:Diperiksa soal Tragedi 6 Laskar FPI, Polisi: Edy Mulyadi Tak Kooperatif
Dalam aksi ini, dijelaskan Syukri, pihaknya juga menuntut pembebasan segera Habib Rizieq Syihab (HRS) yang dianggap sebagai ulama dan tokoh lainnya yang ditahan akibat tindakan kritis terhadap pemerintah. Padahal, menurutnya tindakan itu dimaksudkan untuk menjaga iklim demokrasi Pancasila yang telah menjadi kesepakatan bangsa Indonesia.
"Ada ratusan hingga ribuan orang yang terlibat dalam aksi kali ini dari berbagai elemen aksi," ungkapnya.
Kumpulan massa itu, kata Syukri, sebagai gerakan massa yang tidak puas denhan kebijakan negara. Terkait dengan kemungkinan adanya tuntutan yang diterima baik dari kepolisian atau pihak lain, ia mengaku itu hal yang wajar.
"Justru kalau tidak ada aturan atau pengamanan seperti ini saya khawatir malah akan menjadi chaos. Berarti ada kesepahaman dalam melaksanakan aksi ini dengan baik, aman dan terkendali," cetusnya.
Diharapkan Syukri semua pihak yang turut dalam aksi ini melakukan protokol kesehatan. Meskipun memang tidak dipungkiri belum dilakukan secara maksimal.
"Kalau dituntut secara hukum terkait protokol kesehatan ya tidak masalah. Tapi kita juga menuntut Gibran, yang merupakan anak dari Presiden Jokowi yang harus dituntut secara hukum karena pelanggaran serupa," tuturnya.
Syukri menambahkan gerakan massa yang terus menerus terjadi di berbagai tempat merupakan sinyal tersendiri. Sinyal tentanh ketidakpercayaan massa kepada sosok pemimpin negaranya.
"Kalau aksi seperti ini memang terus-menerus terjadi, mau tidak mau ya Presiden Jokowi harus mundur," tandasnya.
