Dinpar Ajukan 280 Pelaku Wisata di Bantul untuk Vaksinasi Tahap Kedua

SuaraJogja.id - Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul sudah mulai melakukan vaksinasi tahap kedua untuk pelayan publik. Selain guru dan Aparatur Sipil Negara (ASN), pelaku wisata juga menjadi salah satu elemen yang menjadi sasarannya.

Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, Kwintarto Heru Prabowo menyampaikan setidaknya ada 280 masyarakat dari elemen wisata yang diajukan menerima vaksin tahap kedua.

"Kita kemarin memang sesuai dengan arahan untuk dari Bantul untuk pelaku-pelaku usaha mohon diusulkan, meskipun jumlahnya terbatas," ujar Kwintarto.

Namun, dari 280 data yang sudah diusulkan ada banyak yang belum hadir untuk menerima vaksin. Sisa orang yang belum hadir pada pemberian vaksin tahap pertama akan dipanggil kembali Jumat (12/3/2021).

Kwintarto mengatakan pihaknya tetap mengusulkan agar nama-nama tersebut didaftarkan kembali. Mulai dari pelaksana lapangan, anggota PHRI Bantul dan para pelaku usaha lainnya secara bertahap akan diusulkan sesuai jumlah yang ditentukan.

Ia menyebut ada sekitar 10 persen dari data yang diajukan tidak hadir dalam pemberian vaksin tahap pertama. Untuk itu, Kwintarto sudah meminta jajarannya melakukan pelacakan. Apakah nama yang terdaftar sudah menerima di program lain atau karena belum berani melakukan vaksin akibat beberapa faktor.

Beberapa anggota PHRI di Bantul juga sudah ada yang terdaftar di wilayah provinsi. Sehingga kedepannya sisa anggota yang ada akan menerima vaksin melalui pemda Kabupaten Bantul.

"Sesuai arahan dari pemda untuk instansi pelayanan ini semua divaksin lalu untuk beberapa pelaku usaha diusulkan dari rekan-rekan di lapangan." ujar Kwintarto.

Karena jumlah yang cukup banyak, pemberian vaksin kepada pelaku wisata akan dilakukan secara bertahap. Pada tahap pertama kemarin, Kwintarto menjelaskan paling banyak berasal dari desa wisata.

Sebab, rekan-rekan di desa wisata melakukan interaksi langsung dengan pengunjung. Upaya pendataan dilakukan oleh pihak sekretariat. Terintegrasi langsung dengan NIK maka Kwintarto yakin tidak akan ada pendataan ganda.