Sementara itu, Bupati Kabupaten Bantul, Abdul Halim Muslih menegaskan keseriusannya untuk menjadikan daerahnya layak anak. Hal tersebut tertuang dalam misi kelimanya mengenai kesejahteraan sosial secara terpadu. Artinya yakni harus melibatkan semua sektor, baik stakeholder hingga organisasi pemerintah desa.
Ia menjelaskan jika perubahan Bantul menjadi Kabupaten Layak Anak akan memberikan dampak kepada berbagai sektor lainnya. Sebab untuk mewujudkan standar tersebut ada banyak faktor yang dinilai. Mulai dari pendidikan yang ramah terhadap anak, infrastruktur hingga fasilitas yang ramah anak.
"Mewujudkan Kabupaten Layak Anak tidak cukup dibebankan kepada Dinas Sosial saja. Dinas PU juga bertanggungjawab untuk mewujudkan infrastruktur yang ramah anak," ujar Halim.
Secara terus terang, Halim mengaku malu dengan skor kabupaten layak anak yang masih rendah. Ia berharap forum yang diselenggarakan Dinsos tersebut bisa menghasilkan rekomendasi program untuk menunjang misi pemkab dalam mewujudkan kabupaten yang dengan masyarakat yang sejahtera.
Baca Juga:Pemerintah Izinkan Salat Tarawih, Masjid Agung Bantul Terbuka untuk Umum
Tahun 2022 mendatang, Halim menargetkan adanya peningkatan dari skor yang mereka miliki saat ini. Jika sekarang masih ada di tingkat madya, Halim berencana untuk segera naik ke tingkat KLA atau minimal utama. Jangan sampai justru kembali turun ke tingkat pratama.
