Isdarmoko menerangkan bahwa status guru honorer sudah tidak bisa mengajar ke sekolah. Namun pemerintah pusat saat ini tak bisa menyediakan tenaga pendidik yang cukup.
"Tenaga pendidik di tingkat SD di Bantul saja kekurangan 1.300 orang, sementara jenjang SMP kekurangan 600-an guru. Pemerintah belum bisa mencukupi itu. Maka guru honorer ini sangat dibutuhkan. Apakah iya jika satu sekolah tidak ada guru matematika misalnya, kami menunggu dari pusat untuk didatangkan, jadi kami membutuhkan guru honorer," kata dia.
Ia menambahkan jika pengangkatan guru honorer berbeda dengan pengangkatan CPNS. Sehingga banyak guru yang sebelumnya mendaftar CPNS tidak lolos dan memanfaatkan ujian P3K untuk bisa diterima.
"Saya optimistis jika guru yang nantinya mengikuti P3K ini bisa lolos lagi. Karena kan ada 3 kesempatan. Pemerintah pusat juga memberikan pendampingan bagi para guru ini yang akan mengikuti tes. Kami juga sudah memberitahu nanti ada semacam privat agar guru honorer yang ikut tes bisa lolos," ujar dia.
Baca Juga:Ganggu Ramadan, 40 Motor Knalpot Blombongan di Bantul Terjaring Razia
Sementara Ketua Komisi D, DPRD Bantul, Enggar Surya Jatmiko mengatakan Komisi D setiap tahun mendorong agar honor untuk guru honorer selalu ditinggikan dengan anggaran yang ada. Kendati demikian karena keterbatasan anggaran belum bisa memberikan tambahan honor yang bisa dikatakan layak.
"Jadi jika ingin diangkat menjadi guru honorer daerah tentunya tidak mudah karena aturan yang tidak memungkinkan. Solusi yang bisa ditawarkan menjadi Pegawai Harian Lepas (PHL) dengan honor sesuai UMK yang jauh lebih layak," ujarnya.
Kendati begitu pengangkatan sebagai PHL juga perlu melihat kemampuan keuangan daerah. Pasalnya jumlah PHL yang ada saat ini sudah sangat banyak.
