"Ada bukaan (ujian) P3K skemanya sudah berubah dan banyak hal yang merugikan. Karena P3K membuka kesempatan bagi fresh graduate juga. Padahal P3K disiapkan skemanya untuk guru honorer bukan fresh graduate," ujar dia.
Ia berharap pemerintah bisa mengembalikan skema tersebut. Sehingga kesempatan masuk P3K bagi guru honorer lebih besar.
"Kenapa yang fresh graduate tidak dialihkan (mendaftar) saja ke CPNS?. P3K untuk guru honorer saja," terang dia.
Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga, Isdarmoko mendukung aspirasi para guru honorer untuk diangkat menjadi P3K dan juga honorer daerah.
Baca Juga:Ganggu Ramadan, 40 Motor Knalpot Blombongan di Bantul Terjaring Razia
"Sekolah-sekolah saat ini kan membutuhkan mereka. Guru honorer ini kan diundang oleh sekolah, tetapi untuk menjadi CPNS kan ada aturannya. Nah ketika ujian, barangkali mereka tidak lolos. Mereka sudah bertahun-tahun mengajar, sehingga harus bisa diangkat," kata dia.
Isdarmoko menerangkan bahwa status guru honorer sudah tidak bisa mengajar ke sekolah. Namun pemerintah pusat saat ini tak bisa menyediakan tenaga pendidik yang cukup.
"Tenaga pendidik di tingkat SD di Bantul saja kekurangan 1.300 orang, sementara jenjang SMP kekurangan 600-an guru. Pemerintah belum bisa mencukupi itu. Maka guru honorer ini sangat dibutuhkan. Apakah iya jika satu sekolah tidak ada guru matematika misalnya, kami menunggu dari pusat untuk didatangkan, jadi kami membutuhkan guru honorer," kata dia.
Ia menambahkan jika pengangkatan guru honorer berbeda dengan pengangkatan CPNS. Sehingga banyak guru yang sebelumnya mendaftar CPNS tidak lolos dan memanfaatkan ujian P3K untuk bisa diterima.
"Saya optimistis jika guru yang nantinya mengikuti P3K ini bisa lolos lagi. Karena kan ada 3 kesempatan. Pemerintah pusat juga memberikan pendampingan bagi para guru ini yang akan mengikuti tes. Kami juga sudah memberitahu nanti ada semacam privat agar guru honorer yang ikut tes bisa lolos," ujar dia.
Baca Juga:Mengaku Usai Tawuran, 2 Remaja di Bantul Diamankan Polisi
Sementara Ketua Komisi D, DPRD Bantul, Enggar Surya Jatmiko mengatakan Komisi D setiap tahun mendorong agar honor untuk guru honorer selalu ditinggikan dengan anggaran yang ada. Kendati demikian karena keterbatasan anggaran belum bisa memberikan tambahan honor yang bisa dikatakan layak.
