SuaraJogja.id - Ratusan buruh di DIY menggelar peringatan May Day atau Hari Buruh di sepanjang kawasan Malioboro, Sabtu (1/5/2021). Namun bukan menggelar aksi unjuk rasa seperti tahun-tahun sebelumya, pada bulan Ramadan kali ini mereka justru membagikan ratusan takjil dan paket sembako kepada masyarakat, tukang becak dan andong, serta Pedagang Kaki Lima (PKL).
Pembagian takjil dimulai di kantor DPRD DIY di Malioboro sekitar pukul 15.30 WIB. Mereka juga membagikan ribuan masker di sepanjang kawasan tersebut.
"Untuk takjil, kami sediakan sekitar 300, kalau masker ada sekitar 1.000, dan sembako sebanyak 100 paket," ujar Koordinator Umum Forum Komunikasi Buruh Bersatu (FKBB) DIY Waljid Budi Lestarianto disela aksi.
Untuk menjaga protokol kesehatan (prokes), pembagian takjil dilakukan secara terbatas di timur dan barat jalan, sehingga meminimalisasi kerumunan di ruang publik.
Baca Juga:Adem, Buruh di Solo Terima Sembako Saat May Day
Menurut Waljid, mereka juga bekerja sama dengan PMI DIY menyemprotkan disinfektan di sepanjang Malioboro. Aksi diakhiri dengan saresehan bersama Ketua DPRD DIY di gedung wakil rakyat tersebut.
Dalam saresehan tersebut, mereka serikat buruh mengkritisi tentang Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran. Mereka menuntut THR bisa dibayarkan tepat waktu.
"Kami minta pembayaran THR tepat waktu dan tanpa dicicil," tandasnya.
Selain itu, serikat buruh juga menuntut pelaksanaan program vaksinasi yang menyasar para pekerja di sektor padat karya. Sebab mereka yang setiap hari bertemu banyak orang dan rentan terpapar Covid-19.
"Kami berharap vaksinasi ini bisa terfasilitasi segera. Kami minta pemerintah terus memberi perlindungan rakyat dalam menghadapi pandemi lewat bantuan sosial dan jaminan atas vaksinasi gratis," ungkapnya.
Baca Juga:Puluhan Mahasiswa Diamankan di Aksi May Day, Polisi: Nanti Kami Kembalikan
Yang tidak kalah penting, lanjut Waljid, adalah pencabutan UU Cipta Kerja beserta peraturan turunannya. Pemerintah harus memberikan hak dasar buruh, memberikan jaminan perlindungan atas hak bekerja serta penghapusan sistem outsourcing.
