Masyarakat diminta untuk meningkatkan kesadaran dalam mengurangi mobilitas mereka. Sehingga mata rantai penularan virus bisa diputus selama PPKM Darurat.
"Tidak ada pilihan bagi kita untuk menurunkan [kasus penularan covid-19] kecuali kemauan dari warga masyarakat sendiri untuk mengurangi mobilitas yang tidak perlu sehingga aspek yang berkaitan dengan hukum diterapkan tidak hanya jogja untuk jawa dan bali," ungkapnya.
Terkait anggaran, Pemda memastikan tidak ada masalah karena sudah by design ditetapkan sejak awal pandemi. DIY masih menggunakan anggaran bencana COVID-19, termasuk untuk PPKM Darurat.
Apalagi pemerintah pusat juga menyanggupi untuk membantu kebutuhan masyarakat melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT). Ditambah anggaran dan daerah, Sultan memastikan pembiayaan PPKM Darurat tidak mengalami kendala.
Baca Juga:Masuk Zona PPKM Darurat, Objek Wisata di Tiga Wilayah DIY Ditutup
"Anggaran kan sudah by design kurang lebih satu tahun, jadi penganggaran tidak masalah. Kalau kurang bisa ngomong ke dprd [diy] untuk menambahi," imbuhnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
