SuaraJogja.id - Hari ke-12 pelaksanaan PPKM Darurat, tingkat pengurangan mobilitas di Kabupaten Bantul baru di angka 16,5 persen. Padahal Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meminta penurunan mobilitas hingga 30 persen.
Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih menyampaikan, pengurangan mobilitas yang baru 16,5 persen berdasarkan pantauan citra satelit. Satelit itu membandingkan tingkat mobilitas di Bumi Projotamansari sebelum dan sesudah diterapkannya PPKM darurat.
"Saat rapat dengan Pak Luhut via Zoom, Bantul disorot dari citra satelit dan ternyata penurunan mobilitasnya baru segitu," kata Halim, Rabu (14/7/2021).
Oleh karenanya, untuk bisa mencapai target penurunan mobilitas sebesar 30 persen, beberapa ruas jalan utama disekat. Sampai saat ini ia belum menerima laporan terbaru perihal efek penyekatan terhadap penurunan mobilitas.
Baca Juga:Klaster Keluarga, Pasutri di Bantul Wafat Terpapar Covid-19 Tinggalkan 2 Anak
"Kami belum dapat info setelah ada penyekatan meningkat atau tidak mobilitas masyarakat. Untuk bisa mencapai target itu masyarakat diimbau jangan bepergian kalau urusannya tidak terlalu penting," tuturnya.
Kendati sejumlah ruas jalan telah disekat supaya mengurangi mobilitas masyarakat namun jumlah kasus Covid-19 di Bantul melonjak hingga 819 kasus per Selasa (13/7/2021) kemarin. Menurut dia, lonjakan kasus Covid-19 disebabkan oleh masih tingginya mobilitas masyarakat.
"Mobilitas itu mengakibatkan kerumumnan, kerumunan mengakibatkan transmisi. Maka kami tidak lagi bicara pada saat kerumunan terjadi tapi dicegah sebelum timbul kerumunan," paparnya.
Upaya mencegah mobilitas yang sudah dilakukan ialah penyekatan dan pemadaman listrik.
"Itu dimaksudkan untuk menghentikan mobilitas dan mencegah kerumunan," teragnya.
Baca Juga:Bantu Tetangga Isoman, Kocak Dukuh di Bantul Heboh Semangati Warganya
Diakuinya, pandemi ini semakin tidak terkendali sehingga, sambungnya, pada akhirnya masyarakat harus menjaga dirinya masing-masing. Halim menyebutkan bahwa pemerintah pun punya keterbatasan dalam menanggulangi pandemi ini.
"Pemerintah juga ada batasannya, misalnya akan menyediakan tempat untuk isolasi ada batasnya. Wong kita tidak punya tempat," katanya.
Selain itu, meski sudah dibuka lowongan untuk tenaga kesehatan namun tidak banyak yang mendaftar.
"Kami juga butuh tenaga kesehatan, kemarin kami umumkan lowongan yang daftar juga cuma sedikit. Apalagi dari sisi anggaran," tambahnya.
