"Pemerintah harus bisa memperhatikan warga marilah bahkan yang tak ber-KTP DIY seperti transpuan. Sekali lagi bukan untuk membantu, tapi kewajiban yang harus dilaksanakan karena ini berkaitan dengan kemanusiaan," kata Heni.
Lebih lanjut, Inisiator Forkom OMS, Timothy Apriyanto menjelaskan kondisi meningkatnya kebutuhan oksigen seharusnya sudah dibenahi oleh pemerintah. Minimal membangun depo oksigen bagi penderita Covid-19 dan mencukupi pasokannya.
"Yang perlu diperhatikan juga distribusi obat-obatan ke puskesmas, karena banyak warga yang memutuskan isolasi mandiri di rumah. Sehingga kebutuhan obat harus dipenuhi," kata dia.
FPRB termasuk Forkom OMS akan terus melakukan darma kemanusiaan meski pemerintah masih kurang dalam penanganan Covid-19. Pihaknya akan terus memantau pelaksanaan penanganan Covid-19 di tingkat Kabupaten dan Kota.
Baca Juga:Wakil Ketua DPR RI Sebut Penanganan Covid-19 di Indonesia Jauh Tertinggal dari Negara Lain
"Kami tetap menjalankan tugas kemanusiaan dan juga menjadi mitra kritis bagi pemerintah. Harapannya ini menjadi perhatian dan segera mengambil langkah yang cepat dan terukur," katanya.
