SuaraJogja.id - Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada, Nyarwi Ahmad, menyoroti pola komunikasi pemerintah usai dalam beberapa kesempatan dinilai memicu kontroversi. Pemerintah sekarang diminta untuk dapat memperbaiki gaya komunikasi kepada publik itu.
Dia mengambil contoh kasus Hasan Nasbi selaku Kepala Komunikasi Kepresidenan saat mengomentari pengiriman kepala babi dan bangkai tikus ke kantor redaksi Tempo. Menurutnya, pola itu masih mirip dengan gaya komunikasi kampanye kemarin yang terlalu defensif dan argumentatif.
Padahal komunikasi di lingkungan kepresidenan seharusnya lebih mengedepankan diplomasi publik dan strategi yang dapat merangkul berbagai pihak.
"Kalau komunikasi pemerintah terus-menerus bersifat defensif, bahkan sampai menyalahkan dan mengecilkan pihak lain, itu bisa memunculkan sentimen negatif terhadap pemerintahan Prabowo. Ini bisa menjadi bumerang bagi dukungan publik," kata Nyarwi, dalam keterangannya, Sabtu (12/4/2025).
Baca Juga:Praktisi UGM Rilis 2 E-Book Kehumasan: Solusi Jitu Hadapi Krisis Komunikasi di Era Digital
Sebagai solusi, ia menyarankan agar strategi komunikasi pemerintah lebih responsif, tematik, dan empatik. Menghindari komunikasi yang kontroversi dan mendorong adanya strategi komunikasi yang lebih mengakar perlu dikedepankan.
"Bukan hanya sekadar menyampaikan pesan, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap publik," ucapnya.
Jika pola komunikasi seperti ini tidak diperbaiki, potensi keberulangan respons dari pemerintah itu dapat terulang. Hal itu justru semakin merugikan citra pemerintah.
Apalagi Presiden Prabowo terkait janjinya saat diundang ke Dewan Pers semasa menjadi calon presiden yang menyatakan akan menjaga kebebasan pers sebagai pilar keempat demokrasi. Bahkan, dalam beberapa pernyataan, Prabowo menyebut pers sebagai mitra kritis yang diperlukan dalam mengawal pemerintahan.
"Komunikasi politik pemerintahan saat ini seharusnya selaras dengan prinsip yang pernah disampaikan oleh Prabowo, bukan justru menciptakan kesan yang bertolak belakang," tuturnya.
Baca Juga:Sejumlah Korban Kekerasan Seksual Guru Besar Farmasi Trauma, Ini yang Dilakukan UGM
"Publik membutuhkan pernyataan yang memberi ketenangan, bukan mendorong kontroversi," imbuhnya.
