SuaraJogja.id - Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Sleman masih akan menunggu kebijakan selanjutnya terkait penggunaan kartu vaksin untuk berkunjung ke destinasi wisata. Dispar Sleman saat ini lebih memilih untuk memfokuskan percepatan vaksinasi bagi para pelaku pariwisata di wilayahnya.
Kepala Dispar Sleman Suparmono mengatakan pada dasarnya pihaknya setuju dengan kebijakan kartu vaksin yang digunakan untuk memasuki destinasi di Bumi Sembada. Namun, ia lebih menginginkan jika semua pelaku wisata di Sleman telah tervaksin.
"Kalau saya setuju, tapi gini, kami di Sleman inginnya pelaku wisata di semua destinasi tervaksin dulu," kata Suparmono kepada awak media, Sabtu (14/8/2021).
Pria yang akrab disapa Pram tersebut mengatakan setelah capaian vaksinasi Covid-19 bagi pelaku wisata di wilayahnya telah terpenuhi dengan baik. Maka pihaknya baru akan mulai untuk mengkampanyekan destinasi wisata di Sleman.
Baca Juga:Kisah Pelaku Jasa Cetak Kartu Vaksin Melindungi Data Privasi Pelanggannya
"Setelah semua (pelaku wisata di Sleman) sudah divaksin baru kita kemudian akan kampanye bahwa pelaku wisata di semua objek wisata di Sleman sudah tervaksin. Itu barang kali lebih menarik minat orang untuk datang," ujarnya.
Terkait capaian vaksinasi Covid-19 bagi pelaku wisata sendiri, Pram mengungkapkan belum bisa memberikan data secara detail. Pasalnga data yang ada saat ini berhimpitan dengan para pelaku wisata yang memilih untuk melaksanakan vaksinasi di tempat masing-masing.
"Jadi kita sekarang sedang collect terus. Tapi pelaku wisata dan turunannya di Sleman yang sekitar 20 ribu orang harapan kita semua tervaksin nanti. Prosentase sekarang semoga sudah sekitar 50-60 persen lebih ya," terangnya.
Jika memang nanti semua pelaku wisata itu sudah tervaksin maka, lanjut Pram, proses mengkampanyekan untuk berwisata di Sleman akan lebih maksimal.
"Jadi dalam proses itu semoga akhir tahun kita sudah bisa kampanyekan seluruh destinasi wisata bahwa pelakunya sudah tervaksin," tegasnya.
Baca Juga:Kartu Vaksin Syarat Masuk Mal, Kemenkes: Perlindungan Ekstra Buat Pengunjung dan Pedagang
Menurut Pram, saat ini pihaknya masih akan menunggu ketentuan dari pemerintah pusat berikutnya. Sembari untuk terus mendorong percepatan vaksinasi itu dilaksanakan.
Ia menilai kebijakan penggunaan kartu vaksin itu sebaiknya lebih diperhatikan lagi sebelum benar-benar ditetapkan. Jangan justru malah menjadi bumerang tersendiri bagi pemerintah.
"Kita tetap menunggu ketentuan berikutnya. Ya kebijakan pemerintah sudah oke, saya setuju gitu, cuma cakupan vaksin harus dipercepat. Kalau kemudian banyak yang belum vaksin terus kita pakai ketentuan itu juga bumerang barang kali," ucapnya.
Ditambahkan Pram, dalam hal ini sekaligus menjadi tantangan bagi pihaknya untuk bisa menyelesaikan program vaksinasi Covid-19 itu di wilayahnya.
"Makanya ini tantangan untuk kita agar bisa mempercepat vaksin, ben ndang (agar segera) semua tervaksin baru ketentuan itu jalan itu kita setuju," tambahnya.
Disinggung terkait dengan rencana membuka demi sedikit objek wisata yang ada dalam waktu dekat, Pram menegaskan pihaknya tidak akan melakukan itu. Ketentuan terkait pembukaan objek wisata sendiri tetap akan mengacu kepada keputusan pemerintah pusat dan provinsi.
"Tidak berani (untuk mulai membuka wisata) karena ketentuan PPKM ini dari nasional, provinsi, kabupaten harus satu garis lurus biar levelnya segera selesai. Semoga kalau udah turun ya bisa segera buka," tandasnya.
Sebelumnya Dinas Pariwisata DIY mendukung wacana pemerintah terkait dengan pemberlakukan syarat kartu vaksin untuk berkunjung ke destinasi wisata atau tempat-tempat umum lainnya. Tidak menutup kemungkinan fasilitas vaksinasi pun juga akan turut disediakan untuk memudahkan rencana tersebut.
Kepala Dinas Parisiwata DIY Singgih Raharjo menilai kebijakan kartu vaksin sebagai syarat masuk ke tempat wisata ini sebagai satu upaya positif dari pemerintah. Dalam hal ini yang bertujuan untuk terus mendorong masyarakat untuk segera bisa melakukan vaksinas.
"Ya beberapa ide kemarin sudah disampaikan bahwa persyaratan vaksin masuk wisata Malioboro misalnya. Tentunya ini satu upaya untuk mendorong masyarakat, wisatawan untuk melakukan vaksinasi karena itu bisa menjaga wisatawan itu sendiri sekaligus menjaga orang lain," kata Singgih.
Singgih menuturkan dalam mendukung kebijakan tersebut pihaknya terus berupaya mendorong ketersediaan tempat-tempat vaksinasi di sejumlah tempat atau destinasi wisata yang ada.
Menurutnya penyediaan tempat-tempat vaksinasi di berbagai lokasi yang menbutuhkan kartu vaksin sebagai syarat berkunjung itu bukan suatu yang mustahil.
"Saya kira kita akan terus mendorong untuk tempat vaksinasi ini dibuat sebanyak mungkin, semudah mungkin dijangkau. Sangat memungkinkan," tuturnya.
