Ia juga mengatakan warga terdampak tidak akan mendapat kompensasi. Meski hampir semua warga bergantung dengan aktivitas jual beli di lokasi itu.
Disinggung terkait mengapa hanya kawasan Kampung Karanganyar RT 84/ RW 19 yang tergusur, Bambang menjelaskan bahwa penataan dilakukan bertahap.
"Kami melakukan secara bertahap untuk penataannya, melihat skala prioritas juga. Karena wilayah kerja kami hingga ke Cilacap, Jawa Tengah, tenaga juga terbatas," ujar dia.
Sementara warga terdampak Kris Triwanto mengaku hanya sekali sosialisasi tersebut dilakukan. Ia menilai sosialisasi tidak terbuka. Meski bertujuan untuk penataan kota, warga tidak dijelaskan penataan seperti apa yang direncanakan.
Baca Juga:Warga Brontokusuman Terancam Digusur dari Bantaran Kali Code, LBH Jogja: Peluang Diskresi
"Sampai di lokasi sosialisasi kami hanya diminta untuk menonton video penggusuran di daerah-daerah lain. Mereka hanya menyebut akan menata kawasan itu, tidak detail akan dibangun seperti apa," kata Kris yang juga Ketua Paguyuban Masyarakat Kali Code Mandiri (PMKCM).
Di sisi lain, Mariyadi tak menampik bahwa warga tidak memiliki izin untuk menempati lokasi itu. Namun pemerintah seharusnya memperhatikan bagaimana warga memilih berwirausaha di barat Kali Code.
"Artinya kami hidup dari berjualan, penataan itu tentu baik, tapi kalau sampai ada warga yang tidak bisa hidup dengan layak apa manfaatnya. Tempat kami itu kan dulunya tempat penampungan, selanjutnya ditempatkan di kampung itu dan diberi pelatihan dengan berwirausaha, itu yang perlu menjadi perhatian pemerintah," ujar Mariyadi yang merupakan warga asli Karanganyar yang tinggal sejak 1980 itu.
Jika memang harus digusur, lanjut Mariyadi warga diberikan tempat atau relokasi untuk tetap berjualan menyambung hidup.
Baca Juga:Klaim Tak Pernah Lakukan Penggusuran, Pemprov DKI: Satpol PP Hanya Lakukan Penertiban
