SuaraJogja.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rapat kerja (raker) di Hotel Sheraton Mustika, Depok, Sleman, DIY pada 27-29 Oktober 2021.
Pada hari ketiga, Jumat (29/10/2021) pagi, raker yang diselenggarakan di Sleman tersebut dimulai dengan agenda kegiatan outdoor team building. Dalam kegiatan itu pimpinan KPK bersama pejabat struktural lainnya bersama-sama bersepeda santai sesuai dengan rute yang telah ditentukan.
Berdasarkan agenda yang diterima SuaraJogja.id, rombongan lembaga antirasuah tersebut akan memulai kegiatan bersepeda santai dari Polsek Ngemplak, Sleman.
Baca Juga:Disindir Komisioner KPK, Novel Baswedan Sebut Pimpinan KPK Suka Berbohong
Dari pengamatan di lapangan pukul 05.37 WIB rombongan KPK sudah tiba di Mapolsek Ngemplak dengan menggunakan bus dan mobil pribadi. Selanjutnya rombongan berkumpul untuk mendapat pengarahan terlebih dahulu.
Selanjutnya rombongan juga melakukan pemanasan ringan sebelum mulai menggowes sepeda masing-masing. Terlihat Ketua KPK Firli Bahuri hadir di tengah-tengah rombongan.
Firli yang memimpin regu pertama memulai perjalanan rombongan sepeda santai itu sekitar pukul 06.38 WIB.
Kapolsek Ngemplak AKP Endar Isnianto yang ditemui lokasi mengatakan bahwa jajarannya memang diperintahkan untuk melakukan pengamanan dari segi jalur yang akan dilalui rombongan KPK tersebut. Mengingat Mapolsek Ngemplak yang juga ditunjuk sebagai titik start rombongan sepeda santai itu.
"Kebetulan hanya diperintah untuk pengamanan jalur saja. Pada intinya kami ketempatan untuk start dan pengamanan baik start atau di jalur itu," kata Endar.
Baca Juga:Gelar Raker di Hotel Mewah, Pimpinan KPK: Biar APBN Terdistribusikan ke Daerah
Dijelaskan Endar, rute yang akan dilalui rombongan KPK itu dimulai dari Mapolsek Ngemplak. Nantinya rombongan akan finish di Kopi Klotok di wilayah Pakembinangun, Kecamatan Pakem, Sleman.
"Kalau rute start di Polsek Ngemplak finis di Kopi Klotok. Lewat jalur dalam tapi jalan raya Umbulmartani," tuturnya.
Endar telah memperhitungkan bahwa rombongan akan memakan waktu 45 dari garis start hingga sampai ke finish. Dengan jarak tempuh lebih kurang 6 kilometer.
"Kami perkirakan hanya 6 km kemarin estimasi waktu 45 menit dan masing-masing grup ada wakilnya, ada panitiannya," ujarnya.
Menurutnya ada kisaran 100 orang yang mengikuti agenda kegiatan sepeda santai tersebut.
Sebelumnya Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menuturkan terdapat sejumlah agenda dalam raker selama tiga hari tersebut. Pertama yakni rapat evaluasi kinerja atau rapat tinjauan kinerja (REK/RTK) tahunan.
Evaluasi yang dilakukan itu kemudian untuk merencanakan kerja-kerja yang akan dilaksanakan pada tahun depan.
"Itu adalah agenda rutin tahunan kami. Menjelang akhir tahun kami selalu melalukan evaluasi kinerja terhadap capaian-capaian kelembagaan KPK sebagaimana telah ditargetkan setiap akhir tahun," kata Ghufron kepada awak media di Hotel Sheraton Mustika, Kamis (28/10/2021).
Selanjutnya yang kedua, kata Ghufron, jawatannya juga melakukan evaluasi terhadap proses alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Menurutnya masih banyaj yang harus ditindaklanjuti dari proses alih status pegawai KPK tersebut.
Tidak hanya soal pelantikan pegawai KPK menjadi ASN saja, tetapi juga bakal ada regulasi lanjutan terkait sistem penggajian serta tunjangan-tunjangan yang kemudian dibahas bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
"Jadi bukan hanya pegawai KPK menjadi ASN kemudian dilantik selesai, masih ada beberapa penyusunan regulasi misalnya jabatan fungsional kemudian sistem penggajian, dalam hal ini tunjangan kinerja dan tunjangan khusus yang sampai saat ini masih kami bahas bersama Kemenpan dan Kemenkeu," bebernya.
Selain itu ada pula, pembaharuan struktur kelembagaan di lembaga antirasuah itu sendiri. Hal itu juga masih berkaitan dengan alih fungsi status pegawai KPK tersebut menjadi ASN tadi.
"Penyusunan struktur baru setelah ke ASN karena tentu kulturnya berbeda juga mekanisme kerja di kami itu perlu kemudian disesuaikan. Kalau selama ini kami menggunakan Perkom (KPK) nomor 7 tahun 2020, setelah menjadi ASN itu tentu kami perlu banyak sesuaikan kembali. Itu yang menjadi agenda kami di Jogja," terangnya.
"Intinya begini secara materi ada tiga hal tapi secara non materi adalah spiritnya menyatukan visi dan spirit kita dalam menyongsong bagaimana tantangan KPK ke depan. Jadi bagaimana dengan mimpi kita untuk membersihkan Indonesia dari korupsi itu visinya diterima yang sama dari atas sampai bawah," sambungnya.
