Pengertian Politik Etis dan Dampaknya Terhadap Indonesia

Politik etis juga biasa disebut dengan politik balas budi. Ini pengertiannya.

Risna Halidi
Selasa, 02 November 2021 | 06:30 WIB
Pengertian Politik Etis dan Dampaknya Terhadap Indonesia
Ilustrasi politik (pixabay)

SuaraJogja.id - Pengertian politik etis. Sebagai warga warga negara yang berprinsip tidak melupakan sejarah masa lalu, sangat penting untuk mengetahui apa itu politik etis.

Politik etis juga biasa disebut dengan politik balas budi. Politik etis merupakan kata yang berasal dari serapan bahasa Belanda, yaitu Etische Politiek. Politik etis merupakan pemikiran yang menyatakan jika pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan pribumi.

Dalam literatur lain disebutkan, politik etis merupakan gagasan hasil kecaman atau protes dari warga Belanda terhadap sistem tanam paksa yang diterapkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda terhadap rakyat Indonesia.

Politik etis muncul pada 1890 dari golongan liberal yang mendesak parlemen Belanda. Pemikiran politik etis merupakan kritik terhadap politik tanam paksa pada saat itu. Gagasan ini lahir atas dasar rasa simpati, empati dan kemanusiaan.

Baca Juga:Loyalis Anas Urbaningrum Bentuk PKN, Demokrat Pede Tak Bakal Digembosi

Mereka menyebut jika sistem tanam paksa merupakan contoh konkrit eksploitasi yang berdampak terhadap kerugian besar bangsa Indonesia. Belanda dianggap telah berutang berhak terhadap kekayaan Indonesia.

Lewat politik etis ini, para pencetus berharap Belanda bisa membantu rakyat Indonesia supaya bisa memiliki kehidupan yang makmur dan sejahtera. Maka politik ini merupakan kebijakan mulia dan berdampak positif terhadap Indonesia.

Pencetus politik etis adalah C.Th Van Deventer, ia seorang politikus. Van Deventer memperjuangkan nasib bangsa Indonesia melalui sebuah tulisan di majalah De Gids yang berjudul Eeu Eereschuld (Hutang Budi).

Pada 1901, politik etis mulai diterapkan. Adapun tindakan yang dilakukan ada tiga, yakni Edukasi (Pendidikan), Irigasi (Pengairan) dan Transmigrasi (Perpindahan Penduduk).

Kemunculan politik etis tentu tidak serta merta saja. Namu ada beberapa hal yang melatar belakangi adanya politik balas budi itu. Berikut latar belakang politik etis:

Baca Juga:Ada Dugaan Politik Uang, HMI Minta KPK Selidiki Penetapan Wabup Bekasi

  1. Sistem tanam paksa yang berdampak pada penderitaan rakyat Indonesia
  2. Belanda memberi penekanan dan penindasan terhadap rakyat Indonesia
  3. Sistem ekonomi liberal tidak dapat memperbaiki kesejahteraan rakyat
  4. Rakyat kehilangan tanah yang dimiliki
  5. Munculnya sejumlah kritik dari intelektual Belanda sendiri

Munculnya politik etis tentunya ada sejumlah tokoh yang memprakarsai sekaligus mendukungnya. Berikut tokoh-tokoh Belanda yang turut berperan dalam politik etis:

  1. P. Brooshoof, ia seorang redaktur surat kabar De Lokomotif. Pada 1901 ia menulis buku berjudul De Ethische Koers In de Koloniale Politiek (Tujuan Ethis dalam Politik Kolonial)
  2. Van Vollen Hoven, ia merupakan tokoh yang memperdalam hukum adat di beberapa suku bangsa Indonesia
  3. F. Holle, ia tokoh yang banyak membantu para petani Indonesia
  4. Leivegoed, seorang jurnalis yang sering menulis tentang rakyat Indonesia
  5. Abendanon, ia merupakan tokoh yang benyak memikirkan pendidikan penduduk pribumi
  6. Douwes Dekker, ia menulis kritikan terhadap pelaksanaan tanam paksa di Lebak, Banten lewat bukunya yang berjudul Max Havelaar
  7. Van Kol, tokoh yang sering kali menulis tentang keberadaan pemerintah Belanda.

Politik etis mempunyai sejumlah tujuan utama, diantaranya:

  • Meningkatkan edukasi di bidang penyelenggaraan pendidikan
  • Membuat irigasi yang bertujuan membangun sarana serta jaringan pengairan
  • Transmigrasi dan imigrasi. Hal ini bertujuan untuk mengorganisasi perpindahan penduduk

Sementara itu, manfaat yang bisa diperoleh dari politik etis yakni:

  • Munculnya kalangan terpelajar di Indonesia
  • Saluran irigasi banyak yang diperbaharui
  • Hasil produksi petani meningkat
  • Persebaran penduduk ke sejumlah tempat atau merata

Dalam catatan sejarah, ada beberapa isi atau penerapan dari politik etis, yakni:

1. Bidang Pendidikan
Pendidikan kelas satu diberikan untuk anak-anak pegawai negeri dan orang yang berkedudukan dan bertahta. Mata pelajaran yang diajarkan seperti membaca, menulis, berhitung, sejarah, ilmu alam dan lain-lain. Pendidikan kelas dua khusus untuk anak-anak pribumi golongan bawah.

2. Bidang Irigasi
Pemerintah membangun irigasi sejak 1885 dengan luas 96.000 bau untuk digunakan irigasi Berantas dan Demak. Pada 1902 luasnya menjadi 173.000 bau. Dengan seperti itu tanah menjadi subur dan produksinya bertambah.

3. Bidang Transmigrasi
Adanya transmigrasi tanag-tanah di luar Jawa yang belum diolah menjadi perkebunan, akan diolah agar menambah penghasilan. Selain itu juga bisa mengurangi kepadatan pulau jawa saat itu.

Migrasi dari Jawa ke Sumatera Utara karena adanya permintaan besar tenaga kerja perkebunan, terutama di Deli. Sedangkan dari Jawa ke Lampung untuk menetap, bukan bekerja.

Meski banyak berdampak positif bagi Indonesia, namun penerapan politik etis terdapat sejumlah penyimpangan. Diantaranya:

1. Pendidikan
Pembanguan sekolah dilakukan, namun tujuannya untuk mendapatkan tenaga administrasi yang cakap dan ramah. Terjadi diskriminasi pendidikan antara anak pegawai negeri dengan orang tidak mampu.

2. Irigasi
Meski ada perbaikan irigasi, namun pengairan hanya digunakan untuk tanah-tanah subur di perkebunan milik swasta Belanda. Sedangkan milik rakyat tidak dialiri.

3. Transmigrasi
Transmigrasi dilakukan hanya ke daerah yang dikembangkan perkebunan milik Belanda. Sebab ada permintaan besar tenaga kerja di daerah Sumatra.

Nah itu tadi pengertian politik etis beserta penjelasan mengenai tujuan, dampak dan tokoh-tokoh yang berperan di dalamnya. Selama digunakan untuk belajar sejarah ya.

Kontributor : Muhammad Aris Munandar

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini