SuaraJogja.id - Ratusan pedagang kaki lima (PKL) Malioboro Kota Yogyakarta menggeruduk kantor Pemkot Yogyakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hal itu untuk mempertanyakan janji Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti yang tidak akan menggusur PKL di Malioboro dan meminta penundaan relokasi 1 sampai 3 tahun ke depan.
Pedagang dari berbagai paguyuban di Malioboro mendatangi kantor DPRD kota Yogyakarta sekitar pukul 09.30 WIB. Setelah beraudiensi lebih dari 1,5 jam dengan Ketua DPRD Yogyakarta, Danang Rudyatmoko, PKL menggeruduk kantor Pemkot Yogyakarta.
Para pedagang membawa sejumlah spanduk sebagai aspirasinya. Beberapa tertulis "Lapakku Perjuanganku", "Malioboro Sumber Kehidupan Kami" dan juga "Malioboro Indah Bersama PKL".
Ketua Paguyuban Angkringan Malioboro (Padma) Yati Dimanto mengatakan bahwa sejak pedagang berjualan, pihaknya dijanjikan oleh Wali Kota tidak ada penggusuran atau pemindahan di lokasi itu.
Baca Juga:Lapak di Selter Sementara PKL Malioboro Sempit, Pedagang Khawatir Rentan Jadi Konflik
"Kami meminta pemenuhan janji pak Haryadi selaku Wali Kota Yogyakarta yang dalam berbagai kesempatan telah menyatakan dan berjanji selama menjabat tidak akan melakukan penggusuran. Itu yang kami harapkan," ujar Yati dalam audiensi di Kantor DPRD Kota Yogyakarta, Senin (17/1/2022).
Meski meminta pemenuhan janji itu, pihaknya sudah tidak mempersoalkan dengan keputusan Pemkot untuk merelokasi para pedagang. Namun waktunya agar ditunda dan tidak buru-buru seperti saat ini.
"Ini tidak begitu, ada sosialisasi, selesai Januari 2022 kita harus sudah pindah. Ini model apa?, kita ekonomi kecil yang tidak pernah merepotkan pemerintah. Setahu saya kalau namanya mau pindah paling tidak dikandani (diberitahu). Tidak seperti ini caranya sosialisasi pertama sangat buru-buru," terang dia.
Pihaknya juga mempertanyakan kondisi selter sementara yang disiapkan Pemkot. Beberapa perwakilan pedagang sudah mengecek namun dinilai kurang layak.
"Selter sementara yang di dekat kantor DPRD DIY itu bagaimana?. Kita kan tidak diajak berembug, tiba-tiba sudah ada dan kurang sesuai. Kalau belum siap, ya harusnya jangan dipindah dulu," ujar dia.
Baca Juga:PKL Malioboro Minta Tunda Relokasi, Wali Kota Jogja Tegaskan Tetap Januari
Pihaknya berharap aspirasi pedagang tetap ditanggapi oleh DPRD dan juga Pemkot. Pedagang mendesak pada pemerintah untuk menunda relokasi 1 tahun atau 3 tahun ke depan.
Terpisah ketua PPKLY, Wawan Suhendra menyebutkan ada tiga poin yang diminta PKL pada pemerintah. Pertama agar anggota dewan memperjuangkan aspirasi mereka kepada Pemkot Yogyakarta.
"Kedua kami mendesak DPRD (Kota) untuk membentuk panitia khusus (pansus) terkait relokasi ini, mengingat informasinya pemindahan dimulai 1-7 Februari 2022," kata Wawan.
Ketiga, lanjut Wawan pemerintah baik Pemkot atau Pemda DIY memberikan informasi yang jujur dan transparan terhadap rencana relokasi itu.
"Kami juga mendesak dalam masa pembentukan pansus, pemerintah menghentikan proses relokasi. Hanya tiga poin ini yang kami minta untuk segera dilaksanakan. Kami sudah titik darah penghabisan," ungkap dia.
Sementara Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Danang Rudyatmoko menyebut bahwa per Januari lalu pansus sudah dibentuk. Rencananya pada Senin siang ini diresmikan.
"Siang nanti kami resmikan. Sebelum bapak ibu ke sini kami sudah menggagas. Selanjutnya setelah dibentuk saya akan perintahkan anggota pansus segera menjadi mediator komunikasi antara PKL dan Pemkot dalam hal ini Kepala Daerah. Termasuk unit teknis yang menangani agar dialognya tidak satu arah," ujar Danang.
Setelah pansus terbentuk, lanjut Danang, pihaknya akan menentukan jadwal audiensi. Sehingga ada komunikasi yang jelas.
"Dan bila memungkinkan saya juga akan mendorong untuk audiensi dengan Gubernur DIY, artinya agar dialognya juga bisa lebih luas. Karena semua ini pasti ada sangkut pautnya," terang Danang.
