Angin Segar Penghapusan Syarat Tes PCR dan Antigen, PHRI DIY Sebut Okupansi dan Reservasi Hotel Mulai Naik

Deddy menyampaikan selain dari sisi okupansi hotel yang mulai merangkak naik. Tingkat reservasi untuk hotel pun juga sudah bisa dirasakan kenaikannya.

Galih Priatmojo
Selasa, 08 Maret 2022 | 20:03 WIB
Angin Segar Penghapusan Syarat Tes PCR dan Antigen, PHRI DIY Sebut Okupansi dan Reservasi Hotel Mulai Naik
Sejumlah calon penumpang pesawat berjalan di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (8/3/2022). ANTARA FOTO/Fauzan

PHRI DIY sendiri juga telah berkoordinasi dengan mengirimkan surat kepada anggotanya terkait penerapan kebijakan penghapusan persyaratan tes PCR dan antigen itu. Deddy berharap kebijakan pemerintah kali ini dapat terus membantu mendongkrak okupnasi hotel dan restoran di DIY. 

"Semoga saja ini mendongkrak okupansi hotel dan restoran karena dengan kemudahan ini otomatis biaya untuk berwisata, berhealing itu menurun, tidak ada antigen segala," tandasnya.

Diketahui secara resmi, pemerintah melalui Satgas Covid-19 telah menerbitkan aturan terkait syarat perjalanan domestik terbaru ini. Hal ini tercantum dalam Surat Edaran Satgas Covid-19 Nomor 11 Tahun 2022 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Covid-19.

Dalam surat edaran (SE) tersebut diterangkan bahwa pelaku perjalanan domestik tidak diwajibkan menunjukkan surat keterangan negatif tes antigen dan PCR jika sudah vaksin dosis kedua. SE ini berlaku efektif mulai hari ini Selasa, tanggal 8 Maret 2022.

Baca Juga:Okupansi Hotel di DIY Saat Libur Panjang Urung Capai Target, Ini Penjelasan PHRI DIY

"Perjalanan domestik juga dimulai dengan prinsip kehati-hatian, yaitu pemantauan lewat aplikasi PeduliLindungi, vaksinasi lengkap dan booster, tidak lagi bergejala, serta kepatuhan terhadap protokol kesehatan," kata Kepala Sub Bidang Dukungan Kesehatan Darurat Satgas Penanganan Covid-19 TNI Purn Alexander K Ginting yang dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (8/3/2022).

Dalam surat edaran dijelaskan, bahwa kebijakan itu berlaku bagi warga yang melakukan perjalanan domestik dengan moda transportasi udara, laut, darat. Baik itu menggunakan kendaraan pribadi atau umum, penyeberangan, dan kereta api antarkota dari dan ke daerah di seluruh Indonesia.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini

Tampilkan lebih banyak