SuaraJogja.id - Keluarga Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM UGM) angkat bicara soal peristiwa klitih yang kembali marak terjadi di DIY.
Koordinator KM BEM UGM Muhammad Khalid mengatakan, pihaknya menyatakan belasungkawa sedalam-dalamnya atas jatuhnya korban meninggal dunia akibat klitih--bukan kali pertama terjadi--beberapa waktu lalu.
BEM KM UGM menilai, hal tersebut sudah menjadi alarm kritis bagi pemerintah dan masyarakat Jogja, menyoal bagaimana isu ruang aman dan ruang keamanan di Jogja dalam periode tertentu selalu tercoreng oleh klitih, baik itu klitih yang sifatnya tawuran antara geng maupun klitih yang asal mencari sasaran korban.
"Situasi ini merupakan evaluasi besar, bahwa antara aparat penegak hukum dan instrumen hukum serta masyarakat masih banyak celah yang lolos, hingga terjadi pelanggaran kemanusiaan," tegasnya, Rabu (6/4/2022).
Baca Juga:5 Tips Aman bagi Wisatawan Hindari Kejahatan Jalanan di Jogja
Khalid menambahkan, sedikitnya ada tiga kritik dari BEM KM UGM atas upaya penanganan perilaku klitih ini. Pertama, dari level penegak hukum. Sejauh ini, pihak penegak hukum punya kegiatan patroli yang dilakukan di ruang aktivitas masyarakat.
Namun nyatanya, seringkali banyak kritik muncul perihal seperti apa sikap polisi dalam menindaklanjuti laporan masyarakat.
"Misalnya ada motor sliweran, patut dipertanyaakan polisi patroli dan intel berfungsi efektif? Atau jangan-jangan hanya formalitas?," ungkap dia.
Polisi, sebut dia, perlu dipertanyakan sikap mereka dalam menindaklanjuti laporan yang masuk. Menurut Khalid, seringkali dalam menindaklanjuti laporan, polisi tidak akan optimal bergerak bila pelapor tidak memiliki power atau sumber daya yang memadai.
Kedua, menurut Khalid, penanganan klitih tak cukup hanya aparat yang menanggulangi. Harus ada peningkatan yang lebih horizontal, bagaimana masyarakat berbasis wilayah, mulai dari padukuhan, kalurahan punya satu jaring pengaman sosial.
"Untuk mencegah aktivitas masyarakat atau pemuda setempat yang mengancam keamanan masyarakat lainnya.Atau mencegah dan mengamankan wilayah mereka dari ancaman pihak luar," ujarnya.
Khalid menjelaskan, skema jaring pengaman sosial itu perlu menjadi kesadaran masyarakat di level lebih kecil. Bagaimana misalnya patroli RT, RW dan ronda tidak hanya sekadar pengamanan rumah ke rumah. Melainkan diikuti pula dengan antisipasi dan imbauan.
"Agar misalnya, tidak perlu keluar rumah di atas jam 00.00 WIB bila tidak ada keperluan mendesak. Sosialisasi ini perlu dibiasakan sebagai kesadaran preventif bukan hanya reaktif ketika peristiwa terjadi," tuturnya.
Ketiga, akar masalah klitih berawal ketika pelaku yang yang sebagian besar merupakan pelajar tidak mendapatkan akses pendidikan yang memadai. Hingga akhirnya mereka lari pada hal yang kontraproduktif, bahkan sampai melukai pihak lain.
"Harus direspon dengan langkah preventif di level keluarga, sebagai satu komunitas awal pendidikan terhadap anggota keluarga. Termasuk anak, yang rentan hanyut dalam eksistensi sosial kontraproduktif," ujarnya.
"Pentingnya dampingan keluarga, sosialisasi dari pemerintnah agar anak tidak lari ke hal-hal yang tidak manfaat," sebutnya.
Jangan Melebar Jadi Isu Politis
Di kesempatan sama, ia juga menilai klitih adalah ironi besar yang terjadi di Jogja sebagai Kota Pendidikan. Klitih telah mencoreng wajah Jogja, yang harusnya menjadi daerah percontohan pendidikan di Indonesia.
Menurut dia, klitih adalah isu publik yang tidak perlu lagi ditanggapi dengan saling menyalahkan. Sebagai ancaman bersama yang bisa terjadi pada siapa saja, klitih harus menjadi perhatian seluruh pihak.
"Dengan demikian bahasannya tidak melebar, apalagi jadi isu politik kepada pihak tertentu," ucapnya.
BEM KM UGM selanjutnya mengajak seluruh masyarakat bersama-sama menyelesaikan masalah klitih dan mencegahnya terulang kembali di kemudian hari.
Kontributor : Uli Febriarni
