SuaraJogja.id - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) hadir langsung dalam persidangan kasus kejahatan jalanan di sekitar Jalan Gedongkuning, Kotagede, Kota Yogyakarta yang menewaskan seorang korban pada Minggu (3/4/2022) dini hari lalu.
Kehadiran Komnas HAM di persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta itu dalam rangka memaparkan terkait dengan pengaduan terdakwa yang diduga mendapatkan tindakan kekerasan dan penyiksaan oleh oknum polisi.
"Ya yang menjadi sorotan Komnas HAM itu terkait dengan apa yang disampaikan oleh pengadu, dalam hal ini terdakwa perkara ini kepada Komnas HAM mengenai dugaan tindakan kekerasan dan penyiksaan oleh oknum anggota polsek," kata Wakil Ketua Komnas HAM Munafrizal Manan kepada awak media di PN Yogyakarta, Kamis (6/10/2022).
"Jadi Komnas HAM fokusnya aspek dugaan tindakan kekerasan dan penyiksaan itu dalam perspektif hak asasi manusia," imbuhnya.
Baca Juga:Komnas HAM Sebut Ada Indikasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Tragedi Kanjuruhan
Disampaikan Munafrizal, pengaduan terdakwa melalui keluarga atau orang tua dan kuasa hukumnya menjadi dasar keterlibatan Komnas HAM dalam hal perkara ini. Termasuk dengan adanya fakta-fakta dugaan tindak kekerasan dan penyiksaan tersebut.
Menurutnya jika dilihat dalam persepktif HAM maka perbuatan tersebut tergolong sesuatu yang serius. Sebab memang orang tidak boleh disiksa atau mengalami kekerasan dalam kondisi normal termasuk saat proses penyidikan.
"Karena hak asasi manusia itu melarang keras orang disiksa. Jadi fokus Komnas HAM di situ. Kalau itu (persoalan salah tangkap) materi pidana materilnya ya tentu saja menjadi ranah aparat penegak hukum," terangnya.
Pengaduan salah satu terdakwa ke Komnas HAM itu dilakukan saat sebelum sidang digelar. Dari aduan tersebut pihaknya juga sudah mendengar penyampaian informasi fakta termasuk beberapa dokumen terduga serta lampiran bukti.
"Kita kemudian melakukan telaah atas apa yang disampaikan itu, termasuk juga sudah menyampaikan surat ke kadiv propam Polda DIY untuk menyampaikan klarifikasi penjelasan mengenai pengaduan yang disampaikan Komnas HAM tersebut tentang dugaan tindakan kekerasan dan penyiksaan," paparnya.
"Ini kami akan menyampaikan pemberian pendapat ini itu dalam konteks menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan ke Komnas HAM," imbuhnya.
Terkait dugaan tindak kekerasan yang ditemukan, kata Munafrizal memang masih terbatas. Sejauh ini baru sebatas yang disampaikan oleh pengadu.
Untuk selanjutnya pendalaman soal itu akan diserahkan kepada aparat penegak hukum yang lebih berwenang. Namun, ia memastikan akan terus memonitor pengaduan ini ke depan.
"Kita akan monitor bagaimana perkembangannya ya tapi kalau soal materi tentang perkara pidananya kan memang ranah kewenangan aparat penegak hukum termasuk hakim di dalamnya," tandasnya.
Diketahui sidang perdana perkara tersebut digelar di Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta, Selasa (28/6/2022) lalu. Lima orang terdakwa dalam kasus ini turut dihadirkan secara daring.
Dalam dakwaan dari JPU tersebut dipaparkan bahwa terdakwa RNS (19), FAS (18), MMA (21), HAM dan AMS telah secara terang-terangan dan dengan tenaga menggunakan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang hingga mengakibatkan meninggal dunia.
Dalam kesempatan kali ini, HAM dan AMS dipersidangan dengan status sebagai saksi. Namun tetap dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah.
Berdasarkan sederet fakta persidangan, JPU dalam kasus ini memberikan dakwaan alternatif kepada para terdakwa.
Di antaranya Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP, atau kedua, Pasal 353 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP atau ketiga, Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
