Kalau yang dipersoalkan masalah anggaran pendidikan, pemerintah seharusnya bisa mengatur kebijakan sedemikian rupa. Mereka tidak tidak perlu takut untuk membantu sekolah swasta lalu anggaran negara kemudian hilang. Toh anggaran pendidikan yang digulirkan dimanfaatkan untuk mencerdaskan dan membangun bangsa.
"Lebih-lebih di saat kita banyak kebobolan karena korupsi, inefisiensi, hal ini tidak jadi alasan. Dalam konstruksi negara demokrasi, pajak itu kan dari warga negara, dan muhammadiyah merupakan penyumbang pajak. Jadi kalau negara ikut [memakai] apbn untuk swasta dengan porsi yang disediakan sedemikian rupa, itu kan secara demokratif sebagai usaha mengembalikan anggaran untuk rakyat," paparnya.
Sementara Ketua Pengurus Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Yogyakarta, Akhid Widi Rahmanto dalam Musyawarah Daerah (musda) PDM Kota Yogyakarta di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta membenarkan adanya 200 lebih guru Muhammadiyah yang ditarik pemerintah menjadi ASN. Sebenarnya mereka tidak mempermasalahkan namun mestinya guru-guru tersebut dikembalikan ke sekolah-sekolah Muhammadiyah untuk mengajar.
"Sekolah muhammadiyah yang masih kecil itu ya nangis ketika guru terbaiknya pada ditarik ke negeri. Ini mestinya pemerintah ya tahu dirilah," ungkapnya
Baca Juga:Haedar Nashir: Polisi Akan Ungkap Motif Penembakan di Kantor MUI
Akibat kebijakan itu, Muhammadiyah akhirnya harus mendidik guru dari nol lagi. Padahal mereka yang jadi ASN sudah mengabdi lebih dari empat tahun.
"Nah kita dari nol lagi, ya ndak papa lah, muhammadiyah biasa dibully kayak gitu," imbuhnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
