"Kita banyak membahas pajak rokok, biaya pengobatan penyakit akibat rokok. Belum pernah ditengok kebijakan mengenai apa alternatif dari rokok ini yang bisa menurunkan penyakit dan pengeluaran pemerintah terhadap penyembuhan penyakit dan penyakitnya sendiri," terang Harris.
Harris menilai bahwa kebijakan itu tidak bisa serta merta diputuskan tanpa mengetahui dampak bagi konsumen. Melalui acara symposium ini beberapa peneliti dari beberapa negara akan memaparkan studi-studi mereka terkait strategy harm reduction ini yang mencakup studi prilaku konsumen, perpajakan, regulasi pemerintah serta dampak kesehatan akibat rokok.
"Bagaimana kebijakan itu bisa diarahkan tetapi juga yang menerima kebijakan juga mengetahui dampak pemilihan dia," cetusnya.
Royal Malaysian Customs Department Dato' Sri Subromaniam Tholasy yang sekaligus Former Director General of Customs menambahkan simposium ini penting untuk menjadi diskusibpara pakar dari berbagai negara. Guna melihat kajian-kajian yang ada untuk mengimplementasikannya ke kebijakan.
Baca Juga:Kasus Begal Payudara Terjadi Lagi di Sleman, Pelaku Berhasil Kabur
"Jadi adakah strategi untuk melarang rokok elektronik atau itu satu policy (kebijakan) ada manfaat atau tidak. Itu yang perlu kaji. Dalam simposium yang diajukan oleh IDF ini kita akan lihat kajian-kajian dari berbagai pakar dari berbagai negara," tambah Tholasy.
