"Jadi bukannya kasus korupsi, kalau mau diusut seharusnya ya pakai uu kepabeanan," ujarnya.
Yonatan menambahkan terdapat sejumlah kejanggalan dalam putusna hukum Budi Hartono. Kerugian negara yang disangkakan pada Budi sebenarnya tidak terjadi karena kegiatan impor baja tersebut sudah ada penerimaan negara sebesar Rp 500 miliar.
Selain itu dalam kasus korupsi ini, hanya pihak swasta yang dipenjara. Sedangkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ikut proyek tersebut bebas.
"Dalam putusan pengadilan negeri, justru pns-nya bebas, sedangkan klien kami yang dari swasta dipenjara. Bagaimana mungkin tindakan korupsi hanya dilakukan oleh swasta tanpa melibatkan pejabat yang berwenang," imbuhnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
