Dilanjutkan Andi, UGM sendiri tetap akan menunggu putusan tindak pidana ini inkrah terlebih dulu. Sehingga putusan itu akan dapat dibawa kepada Dewan Kehormatan Universitas UGM untuk ditindaklanjuti.
"Iya karena kami menggunakan asas praduga tak bersalah. Ini bukan terus melindungi tapi karena kita juga harus prosedural, karena kalau tanpa itu kita institusi pendidikan yang selalu mengagungkan kepastian hukum tapi di sisi lain kita kita juga memberikan asas praduga tak bersalah," paparnya.
"Nah kalau kemudian ada case seperti ini kami di UGM itu harus menunggu putusan yang inkrah, ketika itu inkrah pun, dasar putusan itu akan kita periksa di dewan kehormatan universitas. Dewan kehormatan universitas akan mengeluarkan rekomendasi kepada rektor untuk diajukan ke menteri," tambahnya.
Rekomendasi itu nantinya akan diberikan kepada Kemendikbudristek. Sebab untuk pencabutan status itu dari kementerian bukan dari UGM.
Baca Juga:Eddy Hiariej Terciduk Hadiri Pengukuhan Guru Besar di UGM, Didekati Wartawan justru Kabur
"Karena kan SK-nya itu dari menteri. Jadi SK guru besarnya rata-rata semua sekarang di Indonesia kan masih dari menteri. Jadi yang bisa mencabut itu hanya menteri," ucapnya.
