SuaraJogja.id - Capres nomor urut 1, Anies Baswedan menyororti program Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Menurutnya pemberian beasiswa oleh pemerintah harus secara penuh tidak setengah-setengah.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyebut bahwa program LPDP penting untuk diteruskan dan pemerintah juga harus meneruskan komitmen mengalokasikan anggaran untuk LPDP. Tujuannya supaya makin banyak anak-anak Indonesia yang bisa berangkat dengan program LPDP.
"Program LPDP ini tidak boleh membebani mereka yang mendaftar. Jadi ketika mereka mendaftar program ini dan diterima maka sepenuhnya biaya itu harus ditanggung oleh penyelenggara LPDP," kata Anies dikutip, Rabu (24/1/2024).
Jika hal tersebut tidak dilakukan, disebutkan Anies, akan banyak anak-anak yang diterima LPDP namun tak bisa meneruskan. Alasannya karena biaya berbagai tes yang dibutuhkan misal tes TOEFL atau IELTS dan tes lainnya mahal.
Baca Juga:Soal Amanat PBNU Untuk Menangkan Pasangan Lain, Anies Baswedan: Bukankah Instruksinya Harus Netral?
"Jadi menurut hemat kami kalau sudah diterima LPDP maka biaya tes itu termasuk dalam tanggungjawab LPDP. Supaya betul-betul membantu, kita ini kalau ngasih beasiswa jangan separo-separo [setengah-setengah]. Kalau ngasih beasiswa separo-separo itu namanya meratakan penderitaan. Dibebaskan betulan, dibantu betulan," tegasnya.
Selain itu, Anies mengatakan bahwa pemerintah harus menyiapkan alokasi anggaran. Di samping yang tak kalah penting mengembangkan pilihan bidang.
Menurutnya membangun Indonesia tidak hanya dari beberapa sektor saja. Ada banyak sektor yang sering dilupakan misalnya sektor kebudayaan, kesenian hingga olahraga.
"Sering kali tidak jadi prioritas dalam pemberian beasiswa padahal itu semua adalah bidang-bidang yang penting juga untuk Indonesia. Jadi jangan sampai bidang yang dianggap penting itu hanya yang terkait dengan bidang perekonomian, tidak semua urusan itu uang dan ukuran kesejahteraan itu uang, tapi kita menggunakan LPDP untuk memajukan kebudayaan dan peradaban kita," tuturnya.
"Itu sebabnya saya melihat LPDP bisa digunakan untuk kegiatan kebudayaan, kesenian. Sehingga dana ini betul-betul bisa memajukan pendidikan dan memajukan pendidikan artinya memajukan kebudayaan kita," imbuhnya.
Baca Juga:Izin Penggunaan Tempat Dicabut Mendadak, Acara Desak Anies di Jogja Pindah Tempat
Ia menekankan seharusnya program beasiswa dari pemerintah itu tidak boleh berkurang. Terkait untuk pengelolaan keuangannya sendiri tentu melihat mekanisme yang dibutuhkan tanpa harus memangkas penerima.
"Kalau ternyata ada mekanisme pengelolaan keuangan yang melakukan perubahan ya boleh-boleh saja tapi yang penting jangan perubahan itu membuat jumlah beasiswa jadi turun, fungsinya di situ," tandasnya.
LPDP Berlanjut
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan dana Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) tidak diberhentikan. Menurut Airlangga, program LPDP justru akan diperluas.
Dia menjelaskan, LPDP nantinya dimasukkan dalam program Kartu Prakerja. Sehingga, tidak hanya pendidikan saja, tetapi juga program pelatihan masyarakat.
"LPDP tidak disetop, hanya LPDP akan diperluas karena Indonesia ini butuh selain pendidikan butuh pelatihan. Jadi pelatihannya dilibatkan dengan LPDP dan dilakukan revisi," ujar Airlangga dalam konferensi pers Pengarahan Komite Cipta Kerja dan Mitra Program Kartu Prakerja seperti yang dikutip dari Antara, Selasa (23/1/2024).
Airlangga melanjutkan, akan ada dimasukkan penugasan khusus untuk mendukung industri pariwisata. Salah satunya, rencana tourism fund yang akan dikelola oleh LPDP. Kendati begitu, dirinya menyebut, rencana ini masih dikaji oleh pemerintah.
"Jadi ada pengelolaan dana abadi untuk para pekerja. Jadi LPDP akan diperluas," ungkap dia.
