SuaraJogja.id - Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menilai pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari bersama jajarannya sudah seharusnya menjadi sandaran publik untuk memilih pemimpin.
"Nah yang paling penting putusan etik itu sebenarnya untuk saat ini saya kira harus dijadikan sandaran buat publik. Bahwa bagaimana mungkin kita memilih orang yang cacat secara etik dan yang kedua bagaimana mungkin kita membiarkan kandidat pemimpin yang sengaja merekayasa kecacatan etik itu," kata pria yang akrab disapa Uceng saat ditemui di UII Kampus Cik Di Tiro, Kota Yogyakarta, Senin (5/2/2024).
Terlebih, dilanjutkan Uceng, saat ini tidak ada aturan terkait implikasi hukum yang jelas dari pelanggaran etik yang diputus tersebut. Sehingga putusan etik itu seolah tak memberikan efek berarti.
Padahal putusan pelanggaran etik itu bukan pertama kali dijatuhkan. Sejak proses di Mahkamah Konstitusi (MK) pun prosesnya sudah diputus melakukan pelanggaran etik.
"Saya kira ya satu-satunya mengkonversi dari pelanggaran etik itu menjadi penghukuman di bilik suara," tegasnya.
Sembari menggunakan hak suara pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang. Uceng menyebut ke depan perlu juga dilakukan perbaikan sistem demokrasi di Indonesia.
"Ke depan saya kira memang ada kewajiban besar untuk memperbaiki mulai dari impeachmentnya, membincangkan presiden, kemudian termasuk menjaga kepesertaan-kepesertaan kepemiluan seperti ini," tandasnya.
Dalam kesempatan ini, Uceng menyebut bahwa putusan pelanggaran etik oleh DKPP itu terlambat dikeluarkan. Mengingat waktu pencoblosan hanya tinggal sembilan hari lagi.
"Ya saya kira memang serba terlambat jadi kita harus catat juga ke DKPP, apa makna dari itu semua. Sementara posisi saya begitu, mau tidak mau kita hukum di bilik suara. Satu satunya cara, sembari ke depan memang harus diperbaiki," ucapnya.
Baca Juga:Afnan Malay Benarkan Siap Bakar Ijazah UGM Lantaran Malu Melihat Penyimpangan yang Dilakukan Jokowi
"Mengkonversi tanggal 14 [Februari], seperti yang saya bilang tadi mengkonversi tanggal 14 [Februari] menjadi hari penghukuman, judgements day-nya untuk Jokowi dan kroni-kroninya," imbuh dia.
Langgar Etik
Sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu resmi menjatuhkan vonis terkait perkara pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres di Pilpres 2024. Dalam putusannya, DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari bersama jajarannya melakukan pelanggaran etik.
Putusan tersebut dibacakan Ketua DKPP Heddy Lugito dalam sidang putusan perkara dugaan pelanggaran pada pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden, Senin (5/2/2024).
"Teradu satu [Hasyim Asy'ari] dalam perkara nomor 135-PKE/DPP/XII/2023 perkara nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023, perkara nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023, dan perkara nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023 terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman penyelenggara Pemilu," kata Heddy di ruang siang DKPP, Jakarta Pusat, Senin (5/2/2024).
Untuk itu, Hasyim dijatuhkan sanksi berupa peringatan keras terakhir. Sementara enam komisioner lainnya mendapatkan sanksi peringatan keras.
"Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asy'ari selaku teradu satu," kata Heddy.
Untuk diketahui, keempat perkara tersebut diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dalam perkara nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. dalam perkara nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023, P.H. Hariyanto pada perkara nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023, dan Rumondang Damanik pada perkara nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023.
Mereka menggugat pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden pada 25 Oktober 2023 karena dianggap tidak sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
Sebab, saat itu KPU diketahui belum merevisi atau mengubah peraturan terkait pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.
