SuaraJogja.id - Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD menyatakan puluhan kampus di Indonesia mendapatkan intimidasi atau tekanan saat menyampaikan seruan moral demokrasi. Mereka diminta seseorang dalam operasi untuk tak mengkritik pemerintahan Jokowi.
Dugaan tekanan ini pun dikomentari kampus di Yogyakarta. Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW) meminta siapapun mestinya tidak menekan kebebasan dalam mimbar akademik.
"Saya tidak tahu isi dari surat [intimidasi] itu dan kampus tidak ada tekanan, tapi harapannya tidak terjadi [intimidasi]. Demokrasi itu kan memberikan kesempatan pada seseorang untuk berpendapat, mengungkapkan keprihatinan untuk hidup bersama," papar Wakil Rektor Bidang Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia, Promosi, dan Jejaring UKDW, Wahju Satria Wibowo dalam seruan moral di Yogyakarta, Selasa (06/02/2024).
Menurut Wahju, dunia akademik tidak memiliki massa. Sebagai lembaga pendidikan, mereka hanya bisa menyampaikan suara bila sekiranya ada hal-hal yang tidak sesuai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Baca Juga:Metalhead Jogja Suarakan Kekhawatiran Rusaknya Demokrasi Jelang Pemilu Lewat Musik
"Kampus hanya ngomong berdasarkan integritas akademik yang kami miliki. Massa kami paling mahasiswa. Tapi dorongan moral diharapkan bisa mengingatkan sebanyak mungkin orang bahwa proses demokrasi itu sangat berharga dan masa depan bangsa dipertaruhkan disitu," paparnya.
Sementara Rektor UKDW, Wiyatiningsih yang menyampaikan seruan moral menyamapaikan demokrasi adalah bagian dari anugerah yang menjamin kebebasan berpendapat yang beradab. Sehingga seharusnya mendatangkan kegembiraan dalam pesta demokrasi bagi masyarakat dan bangsa Indonesia.
"Berdasarkan nilai obedience to God, kami meyakini bahwa pemilu adalah bentuk pertanggungjawaban keimanan bangsa Indonesia yang religius. Inilah momen ketika masyarakat Indonesia secara bebas, dan jauh dari segala bentuk intimidasi dari pihak manapun juga, menentukan pemimpin bangsa dan wakil rakyat periode berikutnya," paparnya.
Karenanya berdasarkan nilai walking in integrity, lanjut Wiya, UKDW menolak segala bentuk kemunafikan, kekerasan dan pemaksaan yang melanggar etika, melukai nilai kemanusiaan dan kebebasan. Sebab hal-hal tersebut bertentangan dengan semangat reformasi bangsa ini.
UKDW pun mendorong pemerintah mampu mengayomi semua anak bangsa tanpa membeda-bedakan agar tidak terjadi polarisasi dan perpecahan di kalangan masyarakat yang bisa merusak keharmonisan bangsa. Presiden dan wakil presiden serta para anggota badan legislatif yang terpilih diharapkan menjunjung tinggi sikap etis dalam melayani segenap lapisan masyarakat.
Baca Juga:Tak Lagi Diintimidasi, Butet dkk Pentaskan Lagi Musuh Bebuyutan Sebagai Sentilan Rusaknya Demokrasi
"Hal ini demi mencapai keadilan dan kesejahteraan bersama, serta kelanggengan bangsa Indonesia," imbuhnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
