SuaraJogja.id - Sejumlah sivitas akademika Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta ikut bersuara memberikan pernyataan sikap terkait kondisi sosial-politik Indonesia belakangan ini. Pernyataan ini sebagai seruan moral atas direduksinya demokrasi di Indonesia.
Koordinator, Achmad Uzair, menuturkan banyak perilaku yang menunjukkan sikap bertentangan dengan cita-cita ideal demokrasi, nilai-nilai luhur Pancasila, dan norma agama. Terlebih jelang Pemilu 2024 yang sudah di depan mata.
"Ironisnya, itu dilakukan oleh aparatur negara. Aparatur negara, yang seharusnya bersikap netral untuk memastikan Pemilu berjalan secara jujur dan adil, justru menunjukkan kecenderungan penggunaan instrumen kekuasaan demi kepentingan politik sesaat, kawan dekat, dan kekerabatan," kata Achmad, di Laboratorium Agama Masjid Sunan Kalijaga Yogyakarta, Senin (5/2/2024).
Pemilu sejatinya menjadi ruang transisi kepemimpinan yang deliberatif. Namun dengan mengamati fenomena mutaakhir, justru mengalami degradasi sebagai ruang transaksional yang intimidatif.
Baca Juga:Pertama di Indonesia, 18 Prodi UIN Sunan Kalijaga Serentak Dapat Akreditasi Internasional FIBAA
Kecenderungan ini, disebut Achmad bukan saja mereduksi insitusi demokrasi sebatas legal-prosedural tanpa substansi. Lebih dari itu turut berpotensi melemahkan kepercayaan masyarakat pada negara dan membahayakan integrasi sosial.
"Kita sedang mengalami yang disebut dengan krisis kebangsaan, ada persoalan-persoalan demokrasi yang sekarang direduksi, demokrasi ada tapi cenderung direduksi menjadi legal prosedural," ujarnya.
"Kita menganggapnya kalau kita mau demokrasi yang genuine, kita harus demokrasi yang betul-betul menyuarakan hati nurani ada dialog dan sebagainya tapi yang terjadi belakangan ini ada indikasi bahwa demokrasi yang kita jaga sekarang sebatas direduksi menjadi prosedural legal, yang itu akan membahayakan," imbuhnya.
Berdasarkan dari keresahan-keresahan itu, sivitas akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menyampaikan sejumlah poin penting dalam seruan moralnya kali ini.
Pertama yakni mengingatkan semua pihak untuk bersama-sama menguatkan pakta integritas, menjunjung tinggi spirit konstitusi dan praktik politik yang menguatkan nilai-nilai demokrasi. Menjaga kepercayaan publik pada lembaga negara, sistem politik dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan.
"Kedua, mendesak Presiden RI sebagai kepala negara untuk menjadi teladan etik bagi semua aparat di bawahnya dalam menjaga netralitas dan menjamin proses politik yang sedang berlangsung secara demokratis, tanpa kekerasan [kekerasan fisik maupun psikis], mewujudkan pemilu yang luber [langsung, umum, bebas, rahasia], jujur, dan adil," tegasnya.
Ketiga untuk terus mendukung lembaga-lembaga penyelenggara Pemilu untuk bekerja secara profesional dan imparsial. Tujuannya demi menjaga kepercayaan publik pada institusi demokrasi.
Keempat menyerukan kepada para kontestan pemilu mulai dari capres-cawapres, calon anggota DPD, DPR-RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk memberi contoh perilaku dan budaya politik yang bersih dan bijak.
Kelima, mendorong terselenggaranya pemilu yang bermartabat, bebas politik uang. Lebih dari itu menghormati pula perbedaan pilihan politik dan menjaga kerukunan serta perdamaian di tengah masyarakat.
"Keenam, menyerukan kepada semua masyarakat sipil, termasuk media dan tokoh agama, agar turut berperan memberikan informasi yang berimbang demi terciptanya Pemilu yang berkualitas," kata dia.
