- Ratusan mahasiswa dan Forum Cik Di Tiro menggelar aksi protes di Pertigaan Gejayan, Yogyakarta pada Sabtu, 13 Juni 2026.
- Massa menuntut perbaikan kebijakan ekonomi serta evaluasi menyeluruh terhadap program strategis nasional yang dianggap gagal dan bermasalah.
- Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk perlawanan terhadap kemunduran demokrasi, penyempitan ruang sipil, dan keterlibatan militer dalam jabatan sipil.
SuaraJogja.id - Hujan yang mengguyur kawasan Pertigaan Gejayan, Sabtu (13/6/2026) tak menyurutkan langkah ratusan mahasiswa dan elemen masyarakat sipil untuk turun ke jalan. Massa yang tergabung dalam Forum Cik Di Tiro bersama mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Yogyakarta bertahan menggelar aksi "Seruan Bersama".
Aksi tersebut sebagai bentuk protes terhadap berbagai kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dianggap menyengsarakan rakyat. Demokrasi juga dinilai mengalami kemunduran dan ruang kebebasan sipil semakin menyempit.
Sejumlah peserta aksi tampak membawa payung dan jas hujan sambil membentangkan poster berisi berbagai tuntutan. Sebut saja "Stop MBG", "Stop Pemborosan APBN", "Prabowo Turun, Rupiah dan BBM Turun".
Guru Besar Ilmu Komunikasi dan Media Universitas Islam Indonesia (UII), Masduki yang juga menjadi inisiator Forum Cik Di Tiro, menyatakan aksi tersebut merupakan puncak akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap berbagai persoalan yang dinilai gagal ditangani pemerintah.
Baca Juga:Penyelenggara Event di Jogja Ketar-ketir,Imbas Rupiah Melemah dan BBM Naik
"Ada tiga isu utama yang menjadi fokus gerakan kali ini" ujarnya.
Masduki menyebut, pelemahan nilai tukar rupiah saat ini tidak diimbangi langkah mitigasi dan terobosan kebijakan yang progresif. Karena itu massa menuntut menteri-menteri di sektor ekonomi, seperti Menteri Keuangan atau Gubernur Bank Indonesia beserta wakilnya segera diganti untuk mengembalikan kepercayaan publik.
Evaluasi terhadap kinerja pemerintahan dan berbagai program strategis nasional juga harus dilakukan. Sebab terjadi ketidaksesuaian antara seruan penghematan dengan praktik yang terjadi di lapangan.
Contohnya pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang seringkali bermasalah. Selain itu program-program pemerintah lainnya seperti Koperasi Merah Putih yang tak kalah berantakan.
"Kasus dugaan korupsi di program MBG kemarin menunjukkan ada masalah serius," ujarnya.
Baca Juga:Hasil Audit Kasus Dugaan Malapraktik Balita, RSUD Prambanan Sebut Tak Ada Kelalaian Medis
Yang tidak kalah memprihatinkan, lanjutnya, terjadinya kemunduran demokrasi di Indonesia. Selain itu adanya peningkatan peran militer dalam jabatan sipil.
Karenanya elemen masyarakat di DIY mendukung gerakan protes di tingkat nasional. Bila tidak ada ruang dialog, maka tuntutan yang lebih besar, termasuk desakan agar Presiden mundur diperkirakan menguat.
"Kita akan terus menyampaikan tuntutan," imbuhnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
