Aksi Demonstrasi Menuntut Jokowi Mundur, Ribuan Mahasiswa DIY Blokir Pertigaan Gejayan

Silih berganti mahasiswa melakukan orasi di pertigaan Gejayan. Tak hanya mahasiswa, para guru besar juga nampak melakukam orasi silih berganti.

Galih Priatmojo
Senin, 12 Februari 2024 | 18:19 WIB
Aksi Demonstrasi Menuntut Jokowi Mundur, Ribuan Mahasiswa DIY Blokir Pertigaan Gejayan
Ratusan mahasiswa menggelar aksi demo di Gejayan menuntut Presiden Jokowi turun dari jabatannya karena mencederai demokrasi, Senin (12/2/2024). [Kontributor/Julianto]

SuaraJogja.id - Ratusan mahasiswa dan civitas akademisi dari berbagai universitas di DIY melakukan aksi demonstrasi Senin (12/2/2024) sore. Mereka memadati Pertigaan Gejayan Kabupaten Sleman. Mereka membawa berbagai spanduk dan postur kritik dari mahasiswa kepada pemerintahan Jokowi

Ratusan mahasiswa awalnya berkumpul di Bundaran UGM dan depan Kampus Universitas Sanata Dharma. Selepas sholat ashar, mereka kemudian melakukan long march menuju ke pertigaan Gejayan  mereka bakal menggelar aksi demonstrasi dalam tajuk 'Gejayan Memanggil'. 

Ratusan polisi dan berbagai unsur keamanan termasuk Jaga Warga nampak berjaga di seputaran Gejayan sejak pagi. Sesampai di pertigaan Gejayan, sebagian dari mereka naik ke atas papan baliho setinggi 15 meter dan membentangkan poster kain berukuran besar dari atas papan baliho tersebut. 

Silih berganti mahasiswa melakukan orasi di pertigaan Gejayan. Tak hanya mahasiswa, para guru besar juga nampak melakukam orasi silih berganti. Mereka menyuarakan kegundahan tentang pemerintahan Joko Widodo yang kini semakin ugal-ugalan merusak demokrasi di tanah air. 

Baca Juga:Tidak Kritik Langsung Jokowi dalam Pernyataan Sikap, UPNYK Tegaskan Bukan Pesanan

Salah satu perwakilan mahasiswa dari BEM KM UMY Siti mauliyani mengungkapkan mungkin terkait aksi demonstrasi hari ini, disadari bahwasanya gerakan tersebut berangkat dari keresahan serta kemarahan mahasiswa dan civitas terhadap berbagai macam bentuk pelanggaran serta penjatuhan marwah hukum hari ini. Di mana para penguasa telah mempertunjukkan politik itu menjatuhkan marwah hukum dan kepentingan-kepentingan yang kemudian dibawa para elit politik. 

"para elit politik kini banyak yang tuna etika dan tidak pernah memikirkan bagaimana kondisi masyarakat hari ini," ujarnya. 

Mereka sadar bahwasanya hari ini semua dilanggar dan demokrasi hari ini tidak lagi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tetapi dijadikan sebagai alat atau jembatan untuk melanggangkan kekuasaan para elit politik. Mereka bertekad untuk melawan apa yang dilakukan oleh elit politik. 

Salah satunya adalah Masduki, guru besar komunikasi Universitas Islam Indonesia (UII). Berpakaian putih bercelena cokelat, Masduki nampak turut naik ke mobil pick up dan melakukan orasi yang membakar semangat para peserta demonstrasi. 

Masduki mengatakan saat adalah musim gugur demokrasi. Di mana sudah tidak ada lagi aktivitas demokrasi, akdemisi termasuk guru besar yang bisa menyuarakan seruan moral tanpa tekanan. 

Baca Juga:Projo Diperintah Jokowi Cabut Laporan Butet Kartaredjasa, Mahfud MD Minta Tambah

"Sekarang krisis intelektual 1-2 bulan, di mana sangat sedikit intelektual yang bersedia bersama mahasiswa menyuarakan kritik otoriterisme dan rezim oligarki jokowi, " teriak dia. 

Saat ini penguasa melakukan ilfiltrasi dan intervensi terhadap produk hukum di pengadilan. Dan hanya satu kata yang harus selalu mahasiswa teriakan yaiti kata 'Lawan'. Dia meminta kepada seluruh mahasiswa untuk melawan ketidakadilan dan keberpihakan yang dilakukan oleh rezim Jokowi terhadap salah satu kandidat capres. 

Masduki mengatakan dua hari lagi madyarakat Indonesia bakal datang ke TPS untuk menyampaikan hak pilih mereka. Karenanya, sudah saatnya rakyat Indonesia  menghentikan rezim dinasti Jokowi dengan tidak boleh memilih pemimpin yang melanggengkan kekuasaan. 

"Besok hari yang menentukan untuk melakukan penghukuman," tandas dia

Humas Jagad (jaringan gugat demokrasi), Sana Ulaili mengatakan Jagad memang menjadi salah satu penginisiasi untuk merespon situasi hari ini. Di mana ternyata selama dua periode pemerintahan Jokowi, bangsa Indonesia ditipu habis-habisan dengan gimmick-gimmick pencintraan kerakyatan, bijak narasi dari berbagai macam isu.

"pada dua periode terakhir, Jokowi menutup kekuasaannya dengan menggunakan segala macam entitas kekuasaan seperti Mahkamah Konstitusi," kata dia. 

Jokowi juga melibatkan kroni-kroninya untuk mengeluarkan regulasi-regulasi yang betul-betul mencederai demokrasi, khususnya demokrasi substantif. Di mana yang satu tidak mengakui yang namanya HAM, tidak melakukan penghormatan kepada hak asasi manusia, dan tentu saja tidak menerapkan prinsip-prinsip hak asasi manusia. 

Perwakilan Jagad (salah satu penginisiasi gerakan ini) Imam Maulana menuturkan aksi ini mewakili aliansi seluruh mahasiswa dan juga tergabung guru-guru besar, dosen masyarakat maupun tokoh-tokoh agama maupun tokoh-tokoh masyarakat yang ada di jogja yang merasa resah terhadap kondisi demokrasi di Indonesia akhir-akhir ini. 

" Dengan itu kami membawa narasi besar yaitu tentang hancurkan dan adili rezim jokowi, selamatkan demokrasi, "kata dia. 

Imam mengatakan merekamembawa 11 poin tuntutan. Tuntutan pertama yaitu revisi UU pemilu dan UU parpol oleh badan independen. Mengapa badan Independen, karena menurut mereka UU pemilu dan UU parpol saat ini sangat cacat karena diatur sistem yang sangat-sangat jauh dari kata demokrasi yaitu sistem oligarki. 

Tuntutan selanjutnya adalah adili Jokowi dan kroni-kroninya. Kenudian tuntutan ketiga, para mahasiswa menuntut permintaan maaf kaum intelektual dan budayawan yang melanggengkan politik dinasti seperti budiman sudjatmiko dan lain-lain. Kemudian mereka juga menuntut jokowi untuk stop politisasi bansos yang terjadi akhir-akhir ini

"Kami juga meminta pemerintah untuk mencabut Uu cipta kerja dan  Minerba," terangnya.

Kemudian para demonstran juga meminta untuk menghentikan perampasan tanah yang terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia. Kemudian hentikan operasi militer, tuntaskan pelanggaran Ham dan berikan hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa west papua. 

Mereka juga meminta untuk menghentikan kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan dan demokrasi. Kemudian meminta agar menjalankan pengadilan HAM dan pendidikan  gratis bagi seluruh warga Indonesia.  

"Kemudian segerakan sahkan UU PRT dan pekerja rumah tangga," ujarnya.

Kontributor : Julianto

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini