SuaraJogja.id - Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan kolaborasi dengan berbagai lintas sektor untuk menggencarkan pelaksanaan intervensi serentak dalam upaya pencegahan dan penurunan angka stunting di daerah tersebut
"Pelaksanaan intervensi serentak pencegahan stunting merupakan langkah strategis untuk menurunkan angka sunting melalui kegiatan pemeriksaan, pengukuran dan penimbangan di seluruh posyandu secara serentak, dengan sasaran calon pengantin, ibu hamil dan balita," kata Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Bantul Hermawan Setiaji, Kamis (6/6/2024).
Menurut dia, dalam pencegahan stunting, Bantul telah memiliki tim percepatan penurunan stunting dan program pemberdayaan masyarakat tingkat pedukuhan dengan memberikan alokasi dana sebesar Rp50 juta tiap pedukuhan, yang salah satu fokusnya pada penuntasan dan pencegahan stunting.
Dia mengatakan, pada sektor hulu, pemerintah kabupaten juga melaksanakan program pendampingan dan konseling dalam tiga bulan sebelum pernikahan kepada para calon pengantin yang melibatkan unsur kesehatan dan KUA (Kantor Urusan Agama).
"Para kader yang sudah dibentuk sebelumnya berperan penting dalam memastikan bahwa calon pengantin dan anak-anak yang sulit atau enggan datang ke posyandu tetap mendapatkan perhatian dan intervensi," katanya.
Dia mengatakan, setelah mengidentifikasi masalah, langkah selanjutnya adalah intervensi melalui kolaborasi antara calon pengantin dan puskesmas. Pihak KUA juga terlibat dalam edukasi dan bantuan terutama terkait pemenuhan gizi yang memadai.
"Stunting merupakan masalah kompleks, bukan sekadar asupan gizi, namun juga masalah kesehatan, ekonomi, edukasi dan kesejahteraan keluarga. Jadi kita bersama harus bergotong-royong, berkolaborasi lintas sektor dan lintas aktor untuk menyelesaikan permasalahan ini," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul Ninik Istitarini mengatakan, tujuan intervensi serentak pencegahan stunting, yaitu untuk mendeteksi dini masalah gizi, memberikan edukasi pencegahan stunting kepada seluruh sasaran.
Kemudian setelah diberikan edukasi, melakukan intervensi segera bagi sasaran yang memiliki masalah gizi serta meningkatkan kunjungan cakupan sasaran ke pos pelayanan terpadu (posyandu) setempat.
Baca Juga:80 Persen Anak Stunting Berasal dari Keluarga Mampu, Bupati Sleman Dorong Peran Kader Posyandu
"Kami mendeklarasikan komitmen pemerintah daerah dan menyepakati rencana kegiatan intervensi penurunan stunting terintegrasi serta membangun komitmen publik dalam kegiatan pencegahan dan penurunan stunting secara terintegrasi di kabupaten/kota," katanya.
Menurut dia, angka prevalensi stunting di Bantul mengalami kenaikan signifikan, mengingat pada 2022 prevalensi stunting Bantul berada di 14,9 persen, namun terjadi peningkatan di tahun 2023 menjadi 20,05 persen.
Oleh karena itu, Pemkab Bantul berharap, angka prevalensi stunting di Bantul pada 2024 dapat sesuai dengan target nasional yakni 14 persen. Sehingga target penurunan sekitar lima persen dalam enam bulan ke depan menjadi fokus utama Bantul.
